BPN: Lahan Sawah Indonesia Sudah Hilang 7,1 Juta Hektare

Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Vevin S Ardiwijaya, mengatakan, setiap tahun area persawahan terus menyusut.

BPN menegaskan, untuk mencegah pengurangan lahan memang tidak bisa dilawan dengan program cetak sawah semata. Bahkan, diperkirakan tahun depan lahan sawah di Indonesia bisa berkurang lagi hingga 1,4 juta hektare.

“Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya (berkurang), dari citra satelit. Tapi ke depannya diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20 persen,” ujar Vevin di Jakarta, Rabu 5 Desember 2018, seperti dinukil dari laman Viva.co.id.

Vevin menjelaskan, pengurangan area sawah disebabkan banyak lahan yang sudah memiliki izin alih fungsi. Satu di antaranya berubah menjadi mal. “Idealnya memang tiap tahun dicek terus. Alih fungsi ini kan kencang sekali untuk lahan pertanian,” kata dia.

Ke depan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tengah fokus menggarap rancangan peraturan presiden guna mempersulit alih fungsi lahan. Pertama, untuk bisa efektif berproduksi, cetak sawah memerlukan waktu yang sangat lama. Lahan sawah baru tersebut diperkirakan baru bisa berfungsi dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. “Jadi, tidak bisa buka sawah terus langsung bisa produksi 2-3 kali setahun. Waktunya lama itu untuk lahan baru, bisa sampai 5-10 tahun,” kata dia.

Diakuinya, saat ini Kementerian Pertanian mengklaim program cetak sawah mampu menghasilkan sekitar 60 ribu hektare sawah baru tiap tahunnya. Dengan program yang dimulai dari 2013 ini, jika dikalkukasi artinya diperkirakan sudah mampu menghasilkan sebanyak 300 ribu hektare dalam lima tahun terakhir. Namun, realisasi tidak demikian.

“Tapi itu harus diingat, klaimnya berdasarkan dana yang dikeluarkan Kementan yang dikasih ke petani dan lain-lain. Kasus di lapangan banyak yang tidak sesuai,” ucap dia.

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS), Hermanto bin Ashari Prawito menyebutkan, berkurangnya luas baku lahan pertanian sejatinya telah terkonfirmasi dari data yang sudah dirilis pemerintah. Data yang didapat juga menggunakan citra satelit, menyimpulkan berkurangnya areal persawahan.

Diharapkan, tidak ada pihak yang menggunakan data, di luar data nasional tersebut, termasuk Kementerian Pertanian. “Iya, bisa dilihat. Artinya per tahun ada sekitar 120 hektare (lahan pertanian yang hilang). Itu bisa dilihat dari data nasional,” ujar Hermanto.

Dijelaskan, data ini diperoleh dari hasil dari kerja bersama tim nasional verifikasi luas lahan baku lahan sawah. Tim beranggotakan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, Lapan, BPS, dan juga Kementerian Pertanian.

BIG memiliki kewenangan untuk membuat peta berbasis spasial, yang diklarifikasi oleh satelit Lapan. Setelah itu, dilakukan groundcheck sample. Setelah peta tersebut jadi, kemudian di SK-kan oleh Kementerian ATR/BPN.

Kepala BPS Suhariyanto menegaskan serupa. BPS akan berpegang teguh pada data luas baku sawah terbaru yang diperoleh melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA). Ia pun mempersilakan Kementerian Pertanian jika ingin menghitung luas sawah secara mandiri. Namun, hasil yang keluar dari institusi tersebut tidak akan digunakan sebagai acuan.

“Kami akan tetap mengacu pada data yang memiliki kekuatan hukum yakni yang dihimpun Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang), Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan BIG (Badan Informasi Geospasial),” ujar Suhariyanto di kantornya, kemarin. (art/vvn)