BNPB: Tren Bencana Meningkat, 4.231 Orang Meninggal

Dia mencontohkan gempa yang diikuti tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah telah meningkatkan jumlah penduduk miskin baru sebesar 18.400 orang. Sehingga orang miskin di provinsi itu tahun depan berjumlah 438.610 orang.

Untuk memulihkan Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca digoyang gempa, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 34 triliun, terdiri dari Rp 22 triliun untuk pemulihan di Sulawesi Tengah dan Rp 12 triliun di NTB.

Sepanjang tahun ini, dari 127 gunung api aktif di Indonesia, satu gunung api berstatus Awas (level 4) sejak 2 Juni 2015, yakni Gunung Sinabung. Dua gunung api berstatus Siaga (level 3), yaitu Gunung Agung sejak 10 Februari 2018 dan Gunung Soputan sejak 3 Oktober 2018.

Sebanyak 18 gunung api berstatus Waspada (level 2), adalah Merapi Illi Lewotolok, Banda Api, Dempo, Bromo, Rinjani, Karangetang, Lokon, Gamalama, Sangeangapi, Rokatenda, Ibu, Gamkonora, Semeru, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci.

Willem mengatakan tahun depan tidak ada topan El Nino dan La Nina yang menguat intensitasnya, sehingga musim hujan dan kemarau akan berjalan normal. BNPB memprediksi akan ada lebih dari 2.500 bencana pada 2019 dan bencana hidrometeorologi – banjir, longsor, dan puting beliung – masih akan mendominasi.

Dr Inosentius Samsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat mengakui kepedulian sekaligus penanganan bencana di Indonesia paling tidak sudah terstruktur dan terlembaga.

Inosentius mengakui pula lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memang sudah cacat sejak lahir karena banyak sekali kekurangan terutama kalau dikaitkan dengan kepentingan sektoral. Karena itu dia mengimbau momentum 10 tahun BNPB sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan.

Inosentius mengatakan sebuah undang-undang akan diuji melalui praktik di lapangan. Dia menilai gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lau merupakan pengalaman berharga untuk memperbaiki undang-undang atau memperbaiki kelembagaan yang ada tanpa harus mengubah undang-undang.

Meskipun demikian Inosentius menekankan Indonesia menjadi patokan bagi negara-negara lain dalam penanggulangan bencana. “Urusan penanggulangan bencana itu, rencana induknya, strategi penanggulangannya tetap di BNPB. Sehingga nanti apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan mengacu pada apa yang ditetapkan oleh BNPB. Jadi kekuatannya itu pada konsep, kebijakan,” kata Inosentius. [fw/uh]