Walhi Kalsel Kritik Kedatangan Jokowi yang Cuma ‘Salahkan’ Hujan!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Kedatangan Presiden Jokowi untuk meninjau korban banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel. Alih-alih melakukan investigasi penyebab banjir oleh rusaknya lingkungan akibat masifnya tambang dan perkebunan sawit, Jokowi malah menyalahkan hujan dan sungai.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menyikapi tidak adanya statemen kuat dari Jokowi terkait musibah banjir Kalsel yang merupakan kejadian terburuk selama 50 tahun terakhir.

“Harusnya Jokowi hadir dengan lebih kuat di hadapan masyarakat Kalsel. Selain penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyatnya, mestinya beliau berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Menggelar dialog terbuka dengan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” tegasnya.

Bukannya melakukan itu, dalam pernyataannya Jokowi hanya menyampaikan bahwa banjir besar yang melanda 10 kabupaten kota di Kalsel disebabkan tingginya intensitas curah hujan La Nina hingga 10 hari lamanya. Hal itu menyebabkan daya tampung air di Sungai Barito yang notabenenya adalah sungai terbesar dan terpanjang di Kalsel melebihi kapasitas.

“Mestinya jangan Cuma bisa salahkan hujan dan sungai,” tegas Kisworo yang akrab dipanggil Cak Kis ini.

Ia mengatakan, Walhi sudah sering mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kalsel dengan luas 3,7 juta Ha, ada 13 Kab/Kota 50 % lahan yang sudah dibebani izin tambang 33 % dan perkebunan kelapa sawit 17 %, belum HTI dan HPH.

“Selain carut marut tata kelola lingkungan dan SDA, rusaknya daya tamping dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan DAS. Banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG. Dan pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Cak Kis mendesak agar pemerintah, baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya.

“Selain kerugian harta benda petani juga mengalami kerugian. Misalnya di Desa Sei Batang, Kecamatan Martapura Barat. Pada musim tanam tahun ini benih/bibit padi ikut terganggu bahkan terjual. Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dll. Pemerintah kedepan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu,” terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Walhi Kalsel mendesak Presiden dan Pemerintah untuk melakukan beberapa langkah strategis sebelum kerusakan lingkungan semakin parah. Dimulai dengan langkah tanggap bencana (sebelum, pada saat dan pasca bencana/pemulihan), lalu melakukan review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif.

Walhi juga mendesak penyetopan izin baru tambang, penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan, perbaikan/pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk sungai, dan dainase/DAS. “Tak kalah penting adalah review RTRW, serta RPJM dan APBD/N yang pro tehadap keselamatan rakyat dan lingkungan serta mampu menghilangkan bencana ekologis,” tambahnya.

Disebutkan sebelumnya, banjir nyaris melumpuhkan wilayah di Kalsel. Banjir yang melanda Kalimantan Selatan hingga Minggu (18/1/2021) meluas. Jika sebelumnya tersebar di 10 kabupaten/kota, kini bertambah menjadi 11, menyusul Kabupaten HSU yang kini juga terendam.

Ketinggian banjir berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan yang paling parah masih terjadi di Kabupaten Banjar dan Tanahlaut. Berdasar data yang dipablis Kominfo Kalsel, Senin (18/1/2021), hanya Kabupaten Kotabaru, Tanahbumbu dan yang tidak terdampak banjir.

Berdasar data yang dirilis Kominfo Kalsel di laman facebooknya, Diskominfo Mckalsel, itu, yang terdampak di Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar 17.996 KK yang terdiri atas 72.994 jiwa. Sedangkan di Kabupaten HST 16.600 KK yang terdiri atas 64.400 jiwa.

Sementara untuk total rumah yang terendam semuanya berjumlah 47.742 buah.
Sementara menyikapi hal ini, dalam kunjungan ke Kalsel Jokowi yang juga turut didampingi kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo hari ini, Presiden melakukan peninjauan di sejumlah titik-titik lokasi terdampak banjir. Termasuk juga melihat secara langsung posko evakuasi terbesar di Kabupaten Banjar yakni dipusatkan di Stadion Demang Lehman.

Presiden juga menginstruksikan perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan logistik, serta evakuasi terhadap korban banjir dengan segera. (Kanalkalimantan.com/andy)