Serapan Dana Desa di HSU Masih 99%

AMUNTAI, Pencapaian serapan dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi sorotan utama Pemkab HSU selama ini. Pasalnya, apabila penggunaan dana desa tidak sesuai dengan target maka hal tersebut bakal mencoreng nama pemerintah daerah.

Hal tersebut seperti diungkapkan Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat gelaran penyerahan DIPA petikan tahun anggaran 2020, sekaligus penandatanganan pakta integritas satuan kerja pengelola APBN di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Acara dihadiri satuan kerja meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan dan Kabupaten HSU, Selasa (10/12) di Aula Dr KH Idham Chalid.

Bupati Wahid menyebut terkait penggunaan anggaran di tahun 2020 berdasarkan laporan KPPN Tanjung, dirinya mengakui di tiga kabupaten ini penggunaannya terbilang cukup baik.

“Kami juga bersyukur saat ini serapan dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 99%, namun yang belum selesai Insya Allah hanya cuma satu desa,” ujar Wahid.

Apabila satu desa tersebut sampai akhir tahun anggaran tidak menyelesaikan masalahnya, pihaknya bakal melakukan tindakan tegas dengan cara menonaktifkan kepala desa bersangkutan.
Menurut Wahid, hal tersebut dilakukan apabila pembinanaan yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, sehingga tidak merusak citra penggunaan dana desa di daerah.

Selain itu, Bupati Wahid juga menyebut, kegiatan ini sangat penting hal ini tidak terlepas dari fungsi DIPA yang merupakan dokumen APBN menjadi acuan bagi aparat seluruh satuan kerja dalam segala kegiatan kerja.

Karenanya, seluruh kepala satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja seoptimal mungkin, sehingga dapat berkontribusi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Karenanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran sangat diharapkan,” papar Wahid.

Terkait laporan dari KPPN Tanjung, setidaknya ada dua hal yang harus di garis bawahi mengenai APBN 2020.

Pertama ialah percepatan, penyusunan dan pengesahan DIPA tahun 2020, dan yang kedua besar APBN 2020 yang dialokasikan kabupaten di Provinsi Kalsel.
Sementara terkait besaran anggaran APBD 2020, tiga kabupaten (HSU, Balangan, Tabaling) mencapai Rp 1,28 triliun. Khususnya untuk Kabupaten HSU mencapai alokasi sebesar Rp 530,4 miliar, berupa DAK fisik dan dana desa sebesar Rp 282,9 miliar, serta Rp 248,3 miliar belanja kementrian dan lembaga. (dew)