Provinsi dan 13 Kabupaten Kota se Kalsel ‘Kehilangan’ Triliunan Dana TKD

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Strategi menjaga pembangunan dan pelayanan publik harus tetap dilakukan pemerintah daerah di tengah pengurangan dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) hadapi fiskal 2026.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan (Kalsel), Catur Ariyanto Widodo menekankan salah satu caranya adalah efisiensi dan inovasi daerah sebagai strategi penting bagi pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan saat Forum Group Discussion (FGD) menyusun strategi dan kebijakan fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan bersama Gubernur Kalsel H Muhidin dan jajaran perangkat daerah, Kamis (2/10/2025) siang.

Disebutkan Kepala Klanwil DJPb Kalsel, sumber belanja pemerintah bermacam-macam. Ada yang berasal pemerintah pusat, yang terbagi lagi sumbernya dari kementerian negara atau lembaga, atau bisa juga berasal dari non-kementerian negara lembaga. Ada pula belanja yang bersumber dari dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD).

Baca juga: Keselamatan Sering Diabaikan, Ini Tips Berkendara Aman dari Instruktur Safety Riding

“Pemilihan belanja pemerintah pusat atau transfer ke daerah itu sangat ditentukan oleh prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Kebetulan di tahun 2026 itu ada beberapa program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Desa Merah Putih dan program strategis lainnya,” ujar Catur Ariyanto Widodo kepada awak media, Kamis (2/10/2025) siang.

Kebijakan penyesuaian dana itu menjadi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat di tingkat lokal melalui program strategis tersebut.

“Dalam kaitan hal tersebut tentu saja nanti perlu ada penyesuaian dana. Karena kalau kita lihat untuk program-program strategis, itu semua penerima manfaatnya adalah di daerah-daerah, termasuk yang ada di Kalsel,” jelasnya.

Baca juga: Sopir Grand Max Tabrak Motor di Pagar Bandara Ditetapkan Tersangka

Dia menyimpulkan dalam hal sinergisitas, anggaran yang ditarik dari TKD akan didorong masuk ke belanja pemerintah pusat.

Sehingga secara umum ada perbedaan dari sisi persentase TKD dan belanja pemerintah pusat. Namun, dari sisi manfaat kepada masyarakat akan relatif sama atau bahkan bisa meningkat.

Dengan penyesuaian TKD tahun 2026, katanya, akan menjadi satu kesatuan menentukan arah kebijakan pemerintah yang semakin memperkuat program prioritas untuk masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2026.

“Kalau kita berbicara APBN yang berkeadilan, memang untuk daerah-daerah yang kemudian perlu didorong pembangunannya, anggaranya otomatis lebih besar. Seperti di Jawa dan Kalimantan. Itu karena penerima manfaatnya dari sisi masyarakat itu lebih tinggi di Kalimantan daripada di Jawa,” ungkap Catur.

Pejabat dari Kementerian Keuangan RI ini mengingatkan bahwa perlu ada langkah antisipatif yang jelas dari setiap pemerintah daerah.

Baca juga: Pemkab Kapuas Terima 64 Unit Combine Harvester dari Pemerintah Pusat

“Sebetulnya ini istilahnya switch, yang tadinya di TKD, nantinya program-program prioritas itu ada di pemerintah pusat. Terkait dengan itu, kita punya undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur upaya-upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya bagaimana mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah,” sebut dia.

Catur menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap wilayah. Hal tersebut penting untuk mengoptimalisasi dan mengelolanya dengan baik.

“Pemerintah daerah memiliki hak keuangan untuk membuat pajak dan retribusi daerah, sekaligus mengelola aset yang nantinya itu akan menjadi PAD-nya mereka,” jelasnya.

“Jadi ini bisa dioptimalkan. Yang tadinya mungkin pengelolaan asetnya belum begitu bagus, dengan adanya hal ini, ini bisa men-trigger untuk kemudian melakukan pengelolaan aset. Jadi ini bisa dioptimalkan lebih baik, sehingga PAD-nya bisa meningkat,” tambahnya.

Kedua lanjutnya, tentu saja efisiensi belanja menjadi kata kunci yang harus dilakukan. Efisiensi belanja ini harus diikuti dengan sinergi ataupun harmonisasi belanja pemerintah pusat dan belanja daerah.

Baca juga: Germas Ceria Dorong Remaja HSU Hidup Sehat, Ini Pesan Wabup Iwan Alabio

“Artinya begini, karena dana ini dari pusat, sebagai contoh MBG kemudian daerah itu bisa memintakan berapa anak-anak yang kemudian menerima MBG di daerah tersebut. Itu bagian dari belanja yang kemudian berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Terakhir bagaimana cara agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pembiayaan, seperti dengan memanfaatkan dana Silpa atau dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

“Pembiayaan ini utamanya kemudian apabila ada dana silpa yang cukup besar, itu bisa dikelola dalam bentuk investasi dana abadi daerah. Dana abadi daerah itu menghasilkan uang, yang uangnya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah,” tuntas Catur.

Gubernur Kalsel, H Muhidin menyebut secara khusus dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan drastis, seperti TKD di Provinsi Kalsel dari Rp4,5 triliun berkurang Rp2,2 triliun atau turun 48,36%.

Pengurangan TKD paling banyak dialami Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami pemangkasan hingga 49%. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dana TKD turun 11%.

Baca juga: Bupati Kapuas Tinjau Rehabilitasi Kantor Dinas Pertanian 

Kota Banjarmasin dari Rp1,4 triliun berkurang Rp390 miliar menjadi Rp1 triliun atau turun 26,88 persen. Kota Banjarbaru dari Rp966 miliar kurang Rp349 miliar sehingga menjadi Rp616 miliar atau turun 36,22%.

Kabupaten Balangan dari Rp2,1 triliun berkurang Rp984 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau turun 45,04%. Kabupaten Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun kurang Rp1,4 triliun menjadi Rp1,4 turun 49,72%.

Kabupaten Tabalong dari Rp2,3 triliun berkurang Rp991 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau turun 42,76%. Kabupaten Banjar dari Rp2,1 triliun berkurang Rp519 miliar menjadi Rp1,6 triliun atau turun 23,91%.

Kabupaten Barito Kuala dari Rp1,4 triliun berkurang Rp263 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 18,15%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Rp1,3 triliun berkurang Rp286 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 20,59%.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari Rp1,2 triliun berkurang Rp141 miliar menjadi Rp1 triliun atau turun 11,48%. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dari Rp1,3 triliun berkurang Rp167 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau turun 12,90%.

Baca juga: Lisa Halaby Dikukuhkan Menjadi Bunda Literasi

Kabupaten Kotabaru dari Rp2,4 triliun  berkurang Rp692 miliar menjadi Rp1,7 triliun atau turun 28,41%, Kabupaten Tanah Laut dari Rp1,8 triliun berkurang Rp465 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau turun 25,40%. Dan Kabupaten Tapin dari Rp1,6 triliun berkurang Rp438 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 27,17%.

Ibu Kota Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru tak luput dari pengurangan TKD yang mencapai 36% yang dari Rp966 miliar menjadi Rp349 miliar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

“Khususnya efisiensi belanja harus berfokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” ujar Lisa Halaby terpisah.

Baca juga: Tinjau Proyek Jalan Lintas Kecamatan, Ini Kata Bupati Kapuas

“Kita harus terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal meski ada keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Selain itu, Pemko Banjarbaru menyiapkan strategi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melibatkan sektor swasta dan memperkuat kolaborasi investasi.

“Partisipasi swasta sangat penting untuk menopang pembangunan. Kita juga tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call guna mempercepat respon pelayanan publik,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: kk