Penyampaian Raperda RPJMD 2025 -2029, Dua Propemperda Dibatalkan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kamis (11/9/2025) siang.

Melalui pembahasan internal maupun pandangan-pandangan fraksi, anggota DPRD Kota Banjarbaru menyampaikan fokus-fokus utama dalam mengakomodir muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera usai rapat paripurna berlangsung.

“Kebutuhan Kota Banjarbaru baik situasi sekarang ataupun kedepan, baik itu terkait pelayanan publik ataupun infrastruktur memang perlu kita perhatikan,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky.

“Juga terkait hal-hal lainnya yang memang dibutuhkan Kota Banjarbaru yang sekarang statusnya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan,” sambung dia.

Baca juga: Jaringan Narkoba Fredy Pratama Masih Operasi, 101 Kg Sabu Dimusnahkan Polda Kalsel

DPRD Banjarbaru menitikberatkan beberapa hal mengenai kegiatan sosial yang diharapkan dapat bisa tertuang dalam peraturan daerah.

Termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan perlu masif untuk generasi-generasi penerus agar dapat tetap menjaga fondasi yang lebih baik dalam keagamaan.

“Dan mungkin ada beberapa hal lainnya baik itu di bidang olahraga ataupun fasilitas-fasilitas lain yang memang diperlukan,” tambahnya.

Sedangkan dalam penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), anggota dewan membatalkan Propemperda terkait Teknologi Informasi (TI) dan Penanaman Tanaman Organik.

Baca juga: Gubernur Kalsel Ingin Ada Rumah Rehabilitasi Narkoba

“Dibatalkan karena memang setelah pertimbangan yang dilakukan dan pembahasan Bapemperda dan bagian hukum Pemko tidak terlalu penting untuk dibuatkan dalam bentuk Perda,” jelas dia.

Sehingga Propemperda itu dirubah menjadi Raperda sempadan sungai dan batas-batas sungai.

Sedangkan terkait teknologi informasi dan penanaman tanaman organik batal bukan berarti tidak bisa dibahas sebagai Raperda, melainkan bisa kembali diusulkan kemudian hari.

“Raperda sempadan sungai dan batas sungai ini harus update, meski kita sudah terlambat sebenarnya, tapi tidak ada salahnya mengingat masih dalam tahapan berbenah khususnya dalam hal penyusunan RPJMD,” ungkap Rizky.

Baca juga: WARNING! Debit Sungai Riam Kiwa Naik, Warna Air Keruh

Di sisi lain dalam penyampaian Raperda APBD murni, kalau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah disampaikan maka dalam batas waktu 60 hari dapat menuju ke nota kesepakatan.

“Artinya 60 hari dari tanggal sekarang setelah disampaikan, sekitar November sudah selesai. Lalu terkait RPJMD, kita memberikan batas waktu Insyaallah semua sudah rampung pada tanggal 1 Desember itu RPJMD dan sempadan sungai tadi,” tuntas Rizky.

Sementara Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby, menyatakan dalam penyampaian RPJMD serta Propemperda beserta Raperda turunan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Insyaallah nanti Pemerintah Kota Banjarbaru dapat menindaklanjuti sesuai dengan prioritas, nanti kita kita lihat,” ungkap Wali Kota Banjarbaru.

Baca juga: 40 Peserta Ikuti Pemulihan Ekonomi Pascabencana BPBD Banjar

Lisa menyebut menyebut beberapa prioritas pemerintah di antaranya rencana pembangunan gedung islamic center dan penataan permukiman kumuh di Kecamatan Cempaka.

“Prioritas kita akan memulai struktur rencana pembangunan gedung islamic center, serta penataan pemukiman kumuh yang ada di Cempaka,” tutup Lisa. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie