Pengukuhan Aparat Desa di Hotel Menuai Kontroversi

MARTAPURA, Pengukuhan aparatur desa se-Kecamatan Gambut, Selasa (28/6) lalu tuai kontroversi dari berbagai kalangan. Pasalnya kegiatan yang dilasanakan di salah satu hotel berbintang di wilayah Kecamatan Gambut tersebut, untuk biaya pelaksanaanya dilaksanakan secara patungan antara aparatur desa.

Perlu diketahui, sebelumnya pengukuhan yang digelar oleh Aparat Desa se-Kecamatan Gambut tersebut diikuti sebanyak sebanyak 88 perangkat desa dari 12 desa, di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Gambut.

Berdasarkan data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, peserta yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, awalnya direncanakan pelantikan tersebut  untuk tempat hanya dilaksanakan di Gedung Pemuda atau di depan kantor Camat Gambut. Namun tanpa ada musyawarah dengan semua peserta yang akan dilantik, tiba-tiba dikabarkan bahwa pelantikan dilaksanakan di sebuah hotel mewah dengan biaya Rp 150 ribu per orang.

“Awalnyakan direncanakan digelar di gedung pemuda atau depan kantor camat, namun tanpa ada musyawarah yang melibatkan kami, disepakati dilakukan di hotel ini, kami harus bayar sebesar Rp 150 ribu,” katanya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara patungan tersebut, ketika dikonfirmasi Camat Gambut Hairil Ahyar menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk sebuah pelantikan dan adanya pungutan dengan nominal Rp50 ribu itu adalah inisiatif dari aparat desa. Karena pihak kecamatan sendiri tidak memiliki anggaran untuk biaya pelantikan namun pihaknya juga tidak memaksa untuk melakukan itu.

“Awalnya setelah pemilihan kemarin, ada wacana pelantikan. Dan kita tidak punya anggaran untuk itu, jadi kita serahkan kepada mereka gimana caranya, sebenarnya tidak ada paksaan. Dan kita hanya mengikuti kemauan mereka saja,” katanya.

Dia juga menambahkan, semua perencanaan pelantikan itu diserahkan ke pihak Kasi Pemerintahan Kecamatan Gambut, dan kenapa hotel dipilih karena mempertimbangkan kenyamanan. Bahkan dia juga mengakui, pihak pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki dana untuk melakukan pelantikan aparatur desa.

“Di pemerintah daerah tidak ada juga dana untuk pelantikan ini, jadi jika tidak ada patungan ini, maka tidak ada pelantikan,”pungkasnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ditempat yang berbeda, pengukuhan yang disinyalir menggunakan dana patungan tersebut mendapat komentar keras dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H Zainudin dan menurutnya, statemen Camat Gambut Hairil Ahyar itu sangat tidak tepat.

“Kalau saya lihat, statemen camat di media itu sangat tidak pas, yang menyebut pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk sebuah pelantikan. Kemarin itu adalah bukan agenda Pemkab, ataupun agenda kecamatan, tapi itu agenda pemerintahan desa. Jadi tidak mungkin pemkab include di dalamnya, cuma mungkin Camat ini tidak bisa datang ke semua desa, jadi diadakan pada satu acara,” ujarnya.

Jelasnya Zainudin, untuk perangkat desa itu hanya diperlukan sebuah pengukuhan, sesuai amanah UU No 6  Tahun 2014 tentang pemerintahan desa disebutkan tidak ada kewajiban  kepala desa untuk melantik atau mengambil sumpah aparatur desa, tetapi kewenangan mengangkat dan memberhentikan aparatur desa adalah kepala desa.

“Mungkin kemarin itu acara pengambilan sumpah aparatur desa untuk membangkitkan spirit, karena mereka adalah perangkat yang baru, jadi diadakan semacam acara peresmian seperti itu, agar menggugah komitmen mereka untuk betul-betul merasa diperhatikan sebagai perangkat jadi seolah-olah dikukuhkan atau dilantik secara formal. Dan sebenarnya itupun wewenang kepala desa,” katanya

Sementara terkait kehadiran Bupati Banjar H Khalilurahman di acara tersebut, atas undangan dari pihak kecamatan, dan juga bersilaturahmi dengan aparatur baru. “Kedatangan Bupati sifatnya undangan, dan juga Bupati bertujuan untuk memberikan semangat dan spirit untuk para aparatur desa yang baru,” tegas Zainudin. (rendy)