Pemprov Kalsel Raih Peringkat A LHE SAKIP 2018

BANJARMASIN, Pemerintah Provinsi Kalsel mendapat peringkat A Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Wilayah II tahun 2018 bersama Provinsi Jatim. Peringkat B untuk Kalbar, Kalteng, Kaltara, Lampung, NTB, NTT. Serta peringkat BB untuk Bali, DKI Jakarta, dan Kaltim.

Apresiasi dan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah II yang terdiri dari seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, berlangsung di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Rabu (6/2).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, saat ini masyarakat terus menuntut diberikan yang terbaik, sementara sumber daya anggaran terbatas, sehingga inilah kewajiban bagi pemerintah daerah memberi efisiensi.

Pemotongan anggaran saja tidak cukup, ucapnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaaatan anggaran.

Secara nasional evaluasi SAKIP 2018 meningkat dengan adanya 9 pemerintah kabupaten/kota berpredikat A. “Juga, dengan SAKIP ini, telah berhasil diidentifikasinya kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Artinya penghematan hingga 65,1 triliun,” jelas Muhammad Yusuf.

Khusus wilayah II, evaluasi SAKIP tahun 2018 mengalami peningkatan dengan 5 pemerintah kabupaten/kota yang mendapat predikat A, sebelumnya hanya satu kota. Sementara itu ada 18 kabupaten/kota memperoleh nilai BB, 64 kabupaten/kota nilai B, 49 kabupaten/kota nilai CC, 19 kabupaten/kota nilai C, dan tidak ada yang mendapat nilai D.

Untuk provinsi Kalsel, selama tahun 2017 hingga 2018 berhasil mengefisiensikan dana Rp 12,33 miliar dan tahun 2018 hingga 2019 sebanyak Rp 52,14 miliar.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatalan, peringkat A menjadi modal dan semangat untuk Kalsel agar bisa memperoleh nilai AA ke depan. “Tentunya salah satu upaya adalah berkordinasi dengan semua SKPD agar mereka meningkatkan kualitas dan daya saingnya,” ujarnya.

Ditambahkan Sahbirin Noor, menciptakan suasana yang nyaman, meningkatkan kualitas infrastruktur, sosial ekonomi, olahraga serta bidang kerja lainnya adalah salah satu upaya Kalsel untuk bersaing.

Sementara itu Kemenpan Reformasi Birokrasi, Drs Syafruddin mengatakan, kegiatan tahunan yang biasanya dilakukan pada awal tahun ini Indonesia bisa hasilkan efisiensi dana hingga 70 triliun. “Untuk wilayah II efisiensi hingga Rp 22 triliun dari 85 kabupaten/kota dan 9 provinsi,” sebutnya.

“Agar bisa mencapai nilai yang lebih tinggi ke depan, penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan kegiatan yang tidak sesuai program tidak dilaksanakan,” tandasya. (mario)