Oligarki: Pemodal Koruptif ‘Kuasai’ Institusi, Sumber Daya, dan Otoritas

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Diskusi bertajuk “Oligarki, Otot, Otak, Ongkos: Hikayat Kalsel dan Indonesia” membahas masalah oligarki dalam kacamata hukum, politik, dan lingkungan berlangsung di Pendopo Mami Titien, Gang Purnama, Banjarbaru, Minggu (2/11/2025) siang.

Perspektif pertama datang dari Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana. Ia menilai oligarki melahirkan sistem duitokrasi yang telah membajak demokrasi Indonesia. Kondisi tersebut membuat pimpinan baik itu bupati, gubernur, hingga presiden dipilih bukan dari suara rakyat melainkan kepentingan oligarki.

“Oligarki adalah kekuatan modal yang koruptif dan destruktif karena kekuatan modalnya digunakan sebenarnya bukan untuk kepentingan publik,” ujar jebolan S3 University of Melbourne, Australia itu.

Baca juga: Semarak HUT ke-9 RSD Idaman: RSDI RUN, Peresmian UPD dan Kamar Rawat Inap Standar

Pakar Hukum Tata Negara asal Kotabaru itu menyebut, koruptif didasarkan ketika pengusaha dengan kepentingan bisnisnya masuk ke ranah publik misalnya dengan memenangkan kursi gubernur demi kepentingan pribadi.

Sedangkan destruktif terjadi ketika hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas seperti pertambangan ilegal, perkebunan sawit, dan sebagainya.

“Perang modal melalui oligarki yang destruktif dan koruptif itu adalah persoalan yang tidak ringan yang sekarang kita hadapi,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM RI 2011-2014 ini.

Baca juga: HSU Siap Menjadi Tuan Rumah Porpov XIII Kalsel

Pandangan selanjutnya diungkapkan oleh pegiat sosial politik demokrasi, Berry Nahdian Furqon. Baginya, oligarki adalah aliansi yang bertujuan menguasai institusi, sumber daya, dan otoritas.

“Hal ini ditujukan untuk menguasai sumber-sumber daya pabrik lalu dialihkan menjadi akumulasi modal pribadi,” kata Berry.

Kemudian Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut menambahkan, hal itu bisa dilihat misalnya di Kalsel yang mana hampir semua lini politiknya mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi dikuasai oligarki.

Dampak yang dirasakan masyarakat yakni hilangnya akses mereka terhadap berbagai aspek mau itu sosial, ekonomi, politik, sampai lingkungan.

Baca juga: Expo Lazismu Digagas, Buka Peluang UMKM Berkembang Pesat

“Misalnya dalam politik, jangan berharap orang yang benar-benar peduli kepada masyarakat bisa masuk ke ruang politik atau kekuasaan,” jelas mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah itu.

Oleh sebab itu, tak heran jika banyak orang yang tidak jelas latar belakangnya kemudian bisa terpilih sebab ada kekuatan modal dari penguasa di baliknya.

Belum lagi akses sumber daya alam alam yang dikuasai oleh sekelompok oligarki. Sama halnya dengan usaha yang tidak akan berjalan apabila tidak berafiliasi bersama mereka.

Baca juga: Wabup Pimpin Defile Kontingen HSU di Pembukaan Porprov XII Kalsel

Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) nasional 2008-2012 ini menyebut, aspek sosial pun turut dikuasai dengan budaya konsumerisme, hedonis, hingga informasi media sosial.

“Informasi-informasi itu dikuasai oleh iklan-iklan, jadwal-jadwal yang kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok ini,“ tutur Berry.

Maka dari itu, satu-satunya jalan ialah melakukan perubahan dalam bentuk perlawanan kelompok masyarakat sipil. Bukan dengan kekerasan, tetapi melalui inisiatif masyarakat sipil lintas sektor yang memiliki satu kepedulian menuju perubahan.

Mereka bisa dari tokoh agama, mahasiswa, masyarakat, pemuda, akademisi, wartawan, atau politisi. “Bersepakat untuk bersama-sama mencari cara misalnya berdiskusi, menguatkan kapasitas dan sebagainya untuk melakukan perubahan,” sambungnya.

Baca juga: Open Ceremony Porprov XII Kalsel, Banjarbaru Sudah Mendulang 133 Medali

Apabila hal tersebut dilakukan walau secara perlahan, dirinya yakin kekuasaan oligarki yang korup dan zalim tidak akan bertahan lama.

Terakhir, Berry berpesan, di tengah kondisi yang tidak sehat ini, warga Indonesia semestinya harus terus berbuat sesuatu, jangan malah bersikap tidak peduli.

“Kita harus selalu membuka diri walaupun kita beda suku, ras, agama, profesi, dan lain sebagainya tapi punya keinginan yang sama memperbaiki tantangan ini,” tandasnya.

Aktivis lingkungan senior, Kisworo Dwi Cahyono ikut berkomentar soal oligarki. Kini, oligarki telah menguasai aparat, penguasa, sampai dengan anggaran.

Baca juga: Diduga Sakit, Security Didapati Tak Bernyawa Dalam Pos Jaga

Yang jadi korban adalah lingkungan dan sumber daya alamnya ikut rusak sehingga menyebabkan bencana salah satunya banjir.

“Kalau lingkungan Kalsel ini rusak maka satu dunia kena dampaknya,” ucap Cak Kiss sapaan akrabnya.

Jika ditarik ke dalam skala yang lebih luas, hal ini pun bisa mempercepat global warming atau pemanasan global. Tentu ini menjadi ancaman yang luar biasa bagi kita semua.

Baca juga: Cara RRI Banjarmasin Bertahan di Era Gempuran Media Sosial

Itulah mengapa, perencanaan pembangunan baik nasional maupun internasional sama-sama memprioritaskan untuk mengurangi pemanasan global agar tidak semakin panas.

“Kalau kutub selatan dan kutub utara ini mencair maka tenggelam kita, mungkin ke depan itu yang jadi kiamat besar,” beber mantan aktivis Mapala Graminea ULM itu.

Direktur Walhi Kalsel 2017-2024 itu berpesan agar bersama-sama menjaga lingkungan terutama dari perusahaan besar seperti tambang, sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

“Perusahaan-perusahaan itu rata-rata memiliki puluhan ribu hektare. Itu dampaknya luar biasa tidak hanya kepada kita tapi dunia,“ tutup Cak Kis. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie