Masyarakat Sipil Desak Presiden Respons Kemunduran Demokrasi

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA- Direktur Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengatakan kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kondisi ini antara lain ditandai dengan ancaman kebebasan berekspresi, pelemahan institusi-institusi akuntabilitas, dan polarisasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Usman mendesak Presiden Joko Widodo untuk merespons situasi kemunduran demokrasi ini.

“Kita masih ingat para mahasiswa dalam aksi reformasi dikorupsi 2019 direpresi, ditangkap, diintimidasi bahkan ada yang tewas,” ucap Usman Hamid saat peluncuran buku “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi”, pada Minggu (24/10/2021) dilansir VOAIndonesia.

Usman menambahkan politisasi hukum dalam lembaga penegak hukum terlihat pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu terlihat dari mandeknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di lembaga hukum. Bahkan, Presiden Jokowi mengangkat orang-orang yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM sebagai pejabat negara. Semisal Wiranto sebagai Menko Polhukam dan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

“Kejaksaan dan kepolisian juga cenderung menolak untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir. Kita tahu orang yang bertanggung jawab seperti mantan kepala BIN Hendropriyono memiliki kedekatan khusus dengan presiden,” imbuhnya.

 

 

Baca juga: Bukan Pedang Pora, Kini Golok Pora Heboh di Pernikahan Hansip

 

Soroti Sistem Partai dan Syarat Pencalonan Presiden

Thomas Power, dosen di University of Sydney yang juga editor buku “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi” menambahkan tanda kemunduran demokrasi di era Jokowi terlihat dari sistem partai yang tidak representatif dan hanya diakuasai elit. Kata dia, sebagian besar partai politik lebih mengutamakan jatah menteri ketimbang keinginan konstituen.

“Syarat pencalonan presiden juga semakin sempit dan eksklusif, sehingga hanya ada dua paslon yang dapat ikut dalam pemilu. Ini menunjukkan keinginan rakyat tidak mungkin tercermind dalam pemilihan presiden,” tutur Thomas Power.

Thomas menambahkan kepemilikan media di Indonesia semakin didominasi oleh segelintir orang yang terlibat aktif dalam pemerintahan. Akibatnya, sejumlah media tersebut cenderung berpihak kepada kekuasaan. Sedangkan media yang mengkritisi pemerintah terancam dilaporkan ke polisi atau dikriminalisasi.

Menanggapi itu, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam keadaan baik. Ia beralasan masyarakat masih bisa menyampaikan kritik kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah akan berupaya memperbaiki diri sesuai dengan kritik yang disampaikan.

Baca juga: Tak Kuat Nanjak, Truk Fuso Mundur Kena Agya dan Scoopy, Pemotor Tewas

“Aparatnya terus menerus dikritik dan terus menerus memperbaiki diri. Regulasi-regulasi demokrasi terus dikritik dan terus memperbaiki diri,” tutur Fadjroel.
Ia menambahkan demokrasi pada masa Presiden Joko Widodo jauh lebih baik dibandingkan pada masa era orde baru yang melarang diskusi-diskusi publik dan buku yang mengkritik pemerintah. Ia menjamin pemerintah tidak akan melarang kegiatan-kegiatan tersebut demi perbaikan demokrasi.

Fadjroel juga menyampaikan pemerintah juga mengakui demokrasi di Indonesia sedang mengalami sedikit penurunan. Hal itu tergambar dari Indeks Demokrasi Indonesia yang diterbikan Badan Pusat Statistik yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Kendati, ia membantah penurunan tersebut tidak seperti yang disampaikan Usman Hamid dan Thomas Power.

“Tapi ada yang mengalami kenaikan dalam hal terkait kaderisasi partai politik dan presentasi perempuan itu naik atau membaik,” tambahnya.

Fadjroel menyebut pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia berharap penyelesaian ini dapat segera disampaikan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan keamananan dalam waktu dekat. (sm/em/VOAindonesia)

Editor: VOAIndonesia