Mahasiswa Minta Perbaikan Gaji Guru Honorer di Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Unjuk rasa BEM se Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel tidak sebatas memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh (May Day) 2024, juga sebagai refleksi dan menyampaikan masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Perwakilan mahasiswa, Ahmad Sunir Ridha mengatakan, tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan ketenegakerjaan yang terjadi di wilayah Kalsel.

Pada ranah pendidikan, mahasiwa menuntut adanya sinkronisasi antar stekholder dalam menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalsel. Mendesak pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan gaji guru honorer.

Menuntut agar Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non inklusi, khususnya memperhatikan fasilitas pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdalam).

Baca juga: Unjuk Rasa Mahasiswa di Rumah Banjar, Komersialisasi Dunia Pendidikan Jadi Sorotan

“Agar yang mendapatkan pendidikan itu bukan hanya yang ber-uang saja, bukan soal makan gratis saja, tapi pendidikan gratis juga,” kata Sunir, Kamis (2/5/2024) siang.

Rekomendasi yang mereka berikan kepada pemerintah terkait gaji guru honorer, yaitu harus dilakukan peninjaunan dan memperbaiki skema penggajian untuk guru honorer di Kalsel.

Terkait Hari Buruh, mahasiswa meminta diantaranya menuntut pencabutan pasal klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Omnibuslaw yang dinilai merugikan buruh, peningkatan kontrol dan monitoring pelaku usaha oleh Disnakertrans, menaikan Upah Minum Provinsi (UMP), dan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) menjadi Undang-Undang.

Poin berikutnya mahasiswa menuntut agar DPRD Provinsi Kalsel mengawasi perencanaan penambahan subsidi pupuk yang nilai anggarannya sangat fantastis Rp54 triliun agar tidak disalahgunakan, menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh, serta yang terakhir meminta agar pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Baca juga: Pertahankan Gelar, Kabupaten Banjar Juara Umum di MTQ XXXV Kalsel

“Jadi kurang lebih ada 10 tuntutan yang kami disampaikan, tiga terkait Hardiknas dan tujuh tuntutan Hari Buruh,” kata Sunir Ridha.

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ini berharap poin-poin yang menjadi tuntutan mereka pada Hari Buruh dan Hardiknas 2024 di Kalsel agar ditindaklanjuti.

Seluruh tuntutan bermaterai dan ditandatangani para pihak itu kemudian diserahkan ke perwakilan DPRD Provinsi Kalsel yang diterima H Lutfi Saifudin, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel.

Baca juga: Silaturahmi Bersama Buruh-Kapolda, Serikat Pekerja Kalsel Tetap Menolak UU Ciptaker Hapus Outsourcing

Anggota DPRD Kalsel Lutfi Saifudin mengatakan, seluruh aspirasi mahasiswa tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Kalsel untuk ditindaklanjuti.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan, nanti bagaimana arahan pimpinan, apapun yang namanya aspirasi wajib untuk kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Lutfi, masalah-masalah pendidikan maupun ketenagakerjaan yang disampaikan mahasiswa tidak berbeda jauh dengan yang selama ini dirasakan DPRD Kalsel.

“Ini hanya sebagai pendorong, mudahan-mudahan perjuangan yang bersama ini bisa betul-betul membangkitkan,” harapnya. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie