Kota Seribu Sungai Siapkan Raperda Zenit

BANJARMASIN, Demi menyelamatkan generasi muda Kota Seribu Sungai dari bahaya Narkoba, gerak cepat dilakukan para anggota legislatif kota ini. Wakil rakyat tmulai merancang sebuah Raperda untuk membendung penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

Raperda tersebut resmi dimasukan dalam rencana pembahasan, melalui pada Rapat Paripurna, di DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (13/12).

Raperda inisiatif lainnya yang juga dimasukan para wakil rakyat tersebut dalam sidang itu adalah Raperda tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda itu, dihadiri langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina.

Menurut Ibnu Sina terkait degan Raperda pencegahan peredaran Narkoba atau yang lebih populer dikenal dengan Raperda Zenit, bukan hanya untuk satu atau dua jenis psikotropika saja, tetapi untuk semua jenis Narkoba.

“Perda ini sebenarnya adalah sebuah kebutuhan karena inilah alat aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas, walaupun di dalam Perda itu ada ancaman terlalu ringan, namun ini langkah penyelamatan generasi muda, mengingat sejak awal tahun tadi Kota Banjarmasin darurat Narkoba dan darurat zenit,” ungkapnya.

Hasil razia THM dan beberapa hotel, beber orang nomor satu di Balaikota Banjatmasin, didapatkan dan ditemukan barang barang jenis obat-obatan terlarang, termasuk zenit.

Untuk itu, katanya,  dengan adanya Perda tersebut paling tidak ada piranti hukum yang menjadi payung bagi aparat hukum melakukan tindakan.

Terkait Raperda tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penggodokan Raperda tersebut hinggai menjadi Perda juga sangat diperlukan mengingat obat psikotropika itu di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan jika digunakan sesuai peruntukannya, namun di sisi lain dapat merugikan apabila disalah gunakan.

“Untuk itu perlu ditetapkan kembali Perda yang mengatur tentang kewenangan Pemko Banjarmasin degan mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” ujarnya. (ammar)