Konsensus Cipayung Plus Kalsel Kecam Revisi UU MD3

MARTAPURA, Tak hanya di pusat, revisi UU MD3 juga mendapat kecaman di daerah. Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) yang terhimpun dalam Konsensus Cipayung Plus Kalsel, juga menganggap UU garapan DPR tersebut justru meruntuhkan nilai demokrasi.

Konsensus Cipayung Plus Kalsel yang beranggotakan Badko HMI Kalselteng, DPD GMNI Kalsel, PKC PMII Kalsel, PW KAMMI, dan IMM Kalsel, mengatakan ada sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 tersebut yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 73, Pasal 122 huruf K, dan Pasal 245.  Menurutnya, ketiga pasal tersebut membuat kelembagaan legislatif menjadi lembaga yang super power atau menjadi lembaga yang sulit disentuh. UU MD3 juga akan menjadikan lembaga dewan anti kritik, bahkan bisa membunuh demokrasi.

“Kami memberikan sikap menolak tegas UU MD3 pasal 73 terkait kewenangan DPR untuk melakukan panggilan secara paksa kepada pihak pejabat maupun pihak masyarakat dengan sinyalir abuse of power. Menurut mereka hal ini berpotensi mengikis peran DPR sebagai dewan perwakilan rakyat, dan menciderai netralitas lembaga kepolisian karena dilibatkan dalam suatu kepentingan politik,” kata Yogi Adhiatma, Ketum DPD IMM Kalsel , yang sekaligus menjadi koordinator Konsensus Cipayung Plus Kalsel.

Konsesus Cipayung juga mengecam pasal 122 huruf K UU MD3.  Menurut mereka pasal ini bisa berpotensi mengkhianati nilai-nilai demokrasi. “Ini jelas tidak sesuai dengan UUD NKRI Pasal 28E ayat 3,” tambahnya.

Untuk itu mereka juga mengecam pasal 245 UU MD3 terkait prosedur pemanggilan DPR.  Menurut mereka pasal tersebut juga akan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Hadir dalam kegiatan tersebut Muhammad Ridha (Ketum Badko HMI Kalselteng), Riswan Setiandy (Ketum DPD GMNI), Muhammad Ramli Jauhari (Ketua PKC PMII Kalsel), Ahmad Saini (Ketum PW KAMMI Kalsel) dan Yogi Adhiatma (Ketum DPD IMM Kalsel).

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi menilai, seharusnya pembahasan UU MD3 melibatkan masyarakat. Sebab, UU tersebut mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga negara Indonesia. Alih-alih mewujudkan cita-cita nasional dan melindungi warga negara, revisi UU MD3 dianggap hanya untuk melindungi kepentingan anggota Dewan dan sebagai tameng agar mereka tidak diusik.

“Proses legislasi yang ekslusif tanpa partisipasi warga ini telah membuktikan bahwa revisi UU MD3 hanya ditujukan untuk mempertebal proteksi dan memenuhi kepentingan diri anggota DPR,” ujar Hendardi melalui siaran persnya.

Hendardi menilai, rumusan revisi UU MD3 mengandung banyak pasal kontroversial yang tidak disusun atas dasar argumentasi akademik yang memadai. Dengan demikian, aturan yang sudah disahkan itu menyalahi prinsip rule of law, merusak makna sistem check and balances, dan bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Melalui undang-undang tersebut, kata Hendardi, DPR menambah kekuasaannya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum. Bahkan, melampaui kewenangan penegak hukum. Kekuasaan baru DPR sebagaimana tercantum dalam UU tersebut yakni tidak boleh dikritik baik pribadi maupun status keanggotaannya sebagai anggota dewan, mengikis kewenangan penegak hukum untuk memproses anggota DPR yang bermasalah dengan hukum, memaksa, menyandera, dan memperkarakan pihak-pihak yang tidak memenuhi undangan DPR, hingga bisa menolak orang yang akan memberikan keterangan di DPR.

“DPR juga telah menyulap MKD dari sebelumnya sebagai penegak etik DPR menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum,” kata Hendardi. (abdullah)

PASAL-PASAL KONTROVERSIAL UU MD3