Kinerja Industri Keuangan di Kalimantan 2018 Menggembirakan, Berikut Angkanya

BANJARMASIN, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan Harianto mengklaim selama tahun 2018, kinerja industri keuangan di wilayah Kalimantan sudah menggembirakan.

Hal tersebut diungkapkannya disela kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Keuangan Provinsi Kalsel tahun 2019, Selasa (29/1/2019) di Hotel Golden Tulip Banjarmasin.

“Performa industri keuangan di Kalimantan sudah sangat baik pada tahun lalu. Padahal berbagai macam tantangannya, utamanya dari sisi global,” tegasnya.

Dirinya memaparkan, untuk kinerja perbankan se-Kalimantan untuk bank umum dan bank umum syariah rata-rata mengalami pertumbuhan positif. Diantaranya meningkatnya aset sebesar 8,45 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,58 persen dan pembiayaan sebesar 4,49 persen dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,28 persen dan likuiditas terjaga pada kisaran 86,85 persen.

Lalu untuk pertumbuhan kredit baik pembiayaan bank umum dan bank umum syariah secara Year On Year tertinggi berada di Provinsi Kalsel yakni 4,37 persen dengan rasio NPL masih terjaga yakni 0,25 persen.

Sementara untuk Market Share perbankan syariah di Kalimantan juga meningkat dari sebesar 7,43 persen di Desember 2017 menjadi 8,76 persen di Desember 2018. Terkhusus untuk Kalsel sendiri sebesar 30 persen atau terbesar kedua setelah provinsi Kaltim dan Kaltara.

“Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) umum dan syariah juga ikut mengalami pertumbuhan. Baik itu nilai aset sebesar 4,8 persen, DPK sebesar 8,17 persen dan kredit sebesar 9,90 persen dengan rasio likuiditas cukup baik yaitu pada kisaran 69,80 persen,” ungkapnya.

Ada pun untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) se-Kalimantan sebesar Rp 6,96 triliun atau meningkat 15,1 persen dengan porsi penyaluran tertinggi berada di Provinsi Kalsel sebesar Rp 2,28 triliun.

“Sedangkan untuk proporsi penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan kredit se-Kalimantan telah memenuhi ketentuan regulator yakni

31,9 persen atau Rp 64,1 triliun. Terkhusis untuk Provinsi Kalsel sebesar 32 persen atau Rp 16,58 triliun,” katanya.

Menurutnya industri jasa keuangan se-Kalimantan pada tahun 2019 ini masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik. Adanya program pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan konektivitas antar daerah dan hilirisasi industri yang tentunya dapat menumbuhkan UMKM pendukung pembangunan tersebut.

Melihat peluang ini OJK berharap pemerintah daerah di Kalimantan bersama steakholders terkait dapat bahu membahu menumbuhkan portofolio sektor ekonomi selain tambang dan perkebunan yang potensial di Kalimantan.

“Misalnya mendorong hadirnya industri pengolahan melalui pembentukan kawasan industri dan kedua mendorong akselerasi pertumbuhan Industri Pariwisata maupun Industri kreatif di Kalimantan dengan membenahi dan mengeksplor lagi keindahan dan keragaman alam Kalimantan,” pungkasnya. (arief)