Kejagung Copot Jabatan Kajari dan 2 Kasi Kejari HSU

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan sementara kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi.

Langkah ini diambil setelah ketiga jaksa karier itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiganya telah dicopot dari jabatan dan dinonaktifkan sementara sebagai aparatur sipil negara (ASN) Kejaksaan.

Baca juga: 1.063 Santri Khataman Al Qur’an, Ini Pesan Wabup Balangan

“Sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaan sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” ujar Anang di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Dengan status pemberhentian sementara tersebut, ketiga pejabat Kejari HSU itu tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan selama proses hukum berjalan.

Anang menegaskan Kejaksaan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang ditangani KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Diketahui, KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kasi Intel Asis Budianto (ASB), dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam penegakan hukum di Kejari HSU untuk tahun anggaran 2025-2026.

Baca juga: Danantara-BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana Aceh

 

Albertinus dan Asis telah ditahan oleh KPK, sedangkan Tri Taruna Fariadi masih buron karena diduga melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Pelaksana Tugas Deputi (Plt) Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan  Albertinus diduga menerima uang hasil tindak pidana korupsi hingga Rp 1,5 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari pemerasan, pemotongan anggaran Kejari HSU, serta penerimaan tidak sah lainnya.

Untuk praktik pemerasan, Asep menjelaskan Albertinus menerima uang hingga Rp 804 juta pada  periode November-Desember 2025 melalui dua perantara, yakni Asis Budianto dan Tri Taruna Fariadi. Sementara pemotongan anggaran Kejari HSU dilakukan melalui bendahara dan diduga digunakan sebagai dana operasional pribadi.

Baca juga: Perayaan Natal Bersama di GKE Desa Manusup

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pimpinan dan pejabat struktural kejaksaan, sekaligus menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap praktik korupsi di internal aparat penegak hukum. (Kanalkalimantan.com/BeritaSatu)

Editor: kk