KAD Antikorupsi Kalsel Perkuat Masyarakat Sipil Cegah Korupsi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di hotel Grand Tan Banjarmasin, Kamis (11/12/2025) siang.

Forum di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengundang beberapa instansi lintas sektor seperti SKPD terkait, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi dunia usaha, akademisi, dan mahasiswa.

Ketua KAD Antikorupsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, kolaborasi tersebut mempunyai satu tujuan yakni menumbuhkan sikap integritas dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: 13 Rekomendasi KAD Antikorupsi Kalsel dari FGD dan Raker 2025

“Ini adalah tonggak kita untuk bersama-sama melakukan aksi pencegahan terhadap tindak korupsi di Kalsel,” ujar Shinta.

Adapun tema FGD yang diangkat ialah “Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Mewujudkan Kalimantan Selatan Berintegritas untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

Shinta menjelaskan, tema tersebut berarti pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja, melainkan kerja sama antar sektor secara berkelanjutan.

Baca juga: 234 Tersangka dari Operasi Sikat II Intan, Ditreskrimum Polda Kalsel Ungkap Pencurian Baterai Tower Telkom

“Nanti akan kita adakan lagi untuk kemudian menjadi satu usaha yang terus menerus dari KAD bersama pemerintah memberantas mindset Antikorupsi di Kalsel,” ungkapnya.

Di samping itu, beberapa rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan kemudahan regulasi dan birokrasi agar investasi semakin lancar dan menutup celah perilaku korupsi.

Rekomendasi yang telah disepakati akan dibawa oleh KPK untuk dibahas di tingkat nasional sehingga jadi perbaikan di Kalsel.

“Artinya kita tidak ada lagi kebijakan yang abu-abu, tidak jelas tanggal waktu, biaya dan sebagainya. Apabila sudah terbuka maka kita bisa mengurangi tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Baca juga: Peringatan HGN 2025 dan HUT ke-80 PGRI, Bupati HSU: Hormati dan Muliakan Guru

Dia berharap agar kegiatan seperti ini terus diadakan supaya menanamkan pikiran malu berkorupsi yang berdampak kepada masa depan.

“Paling tidak kita mengerti bahwa tindakan korupsi ini sekarang sudah banyak sekali yang menatap atau mengawasinya, banyak sekali aturan yang harus dilalui dan bisa membahayakan usaha bahkan keluarga kita jika melakukannya,” pungkasnya.

Salah satu narasumber, Siti Mauliana Hariani berharap FGD ini menghasilkan policy brief yang menyampaikan kepada pemerintah tentang rekomendasi penguatan masyarakat sipil sebagai pencegahan korupsi.

Baca juga: Arus Satu Arah Kepulangan Jemaah Sekumpul, Ini Jalur One Way di Kota Banjarbaru

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP ULM itu mendorong pemerintah agar membuka diri guna menciptakan kompetisi yang adil dan transparan, serta aktif dalam mengawasi pemerintah yang adil hingga akuntabel.

Dengan begitu maka akan tercipta sirkulasi yang sehat, perimbangan kekuasaan yang adil melalui langkah-langkah dan rekomendasi dari policy brief yang diberikan.

“Apabila tata kelola sehat maka korupsi berangsur-angsur berkurang dan bisa jadi Kalsel bersih dari korupsi itu sendiri,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie