Golkar Digembosi? Raih 5 Kursi di DPRD Banjarbaru Tapi Tak Dapat Jatah Ketua Komisi di AKD

BANJARBARU, Sengitnya pertarungan kursi tak hanya terjadi di arena Pilkada Banjarbaru. Tapi di dalam rumah dewan pun, tensi politik antar parpol berlangsung sengit. Usai penetapan dan pelantikan tiga pimpinan DPRD Banjarbaru, pembagian jatah ‘kekuasaan’ di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun diwarnai tarik-ulur cukup alot. Partai Golkar yang notabene memiliki 5 kursi di dewan, alias juara II dalam pemilu lalu malah tidak kebagian jatah di ketua komisi. Partai beringin hanya disisakan posisi sebagai ketua di Badan Kehormatan (BK). Apakah Golkar digembosi?

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah saat dikonfirmasi kanalkalimantan.com mengatakan, pembahasan AKD telah dilakukan pada Selasa (5/11) kemarin. Dari rapat tersebut, disepakati ada 3 komisi dan 2 badan yang terbentuk. Setiap komisi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.

“Untuk Ketua Komisi I HR Budiman, dari Fraksi PDIP. Ketua Komisi II Syamsuri dari Fraksi Gerindra. Sedangkan, untuk Ketua Komisi III Takyin Baskoro dari Partai Nasdem,” katanya.

Khusus untuk 2 Badan yang telah disepakati, yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK) memiliki komposisi yang berbeda. Bapemperda hanya terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, yang mana diketuai oleh Tarmidi dari Fraksi PKB.

Dalam susunan pimpinan AKD yang telah terbentuk ini, Partai Gerindra, Nasdem, dan PKB saling berbagi jatah. Namun, beda halnya dengan partai Golkar peraih 5 kursi yang justru tidak mendapatkan jatah Ketua Komisi.

Meskipun, fraksi Golkar ada H Anang Sirajudin yang ditunjuk sebagai Ketua BK. Namun, untuk di Komisi hanya ada Taufik Rachman yang terpilih menjadi Wakil Ketua. (Selengkapnya Lihat Tabel, red).

SUSUNAN AKD DPRD BANJARBARU

Komisi I

Ketua : HR Budiman (Fraksi PDI-Perjuangan)

Wakil Ketua : Ahmad Nur Ihsan (Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional)

Sekretaris : M Fauzan Noor (Fraksi Nasdem)

Komisi II
Ketua : Ir Syamsuri (Fraksi Gerindra)

Wakil Ketua : HM Subakhi (Fraksi PPP)
Sekretaris : Windi Novianto (Fraksi PDI-Perjuangan)

Komisi III
Ketua : H Takyin Baskoro (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Taufik Rachman (Fraksi Golkar)
Sekretaris : Neni Hendriyawaty (Fraksi Gerindra)

Bapemperda

Ketua : Tarmidi (Fraksi PKB)

Wakil Ketua : Nurkhalis Anshari (Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional)

Badan Kehormatan (BK)
H Anang Sirajudin (Fraksi Golkar)
Yudhi Hairani (Fraksi PPP)
Jahraniansyah (Fraksi Nasdem)
————
Fadli -sapaan akrab Ketua Dewan, mengakui sempat terjadi perdebatan selama rapat berlangsung. Namun, menurutnya itu ada hal yang biasa. Meskipun saat itu dirinya sebagai pemimpin rapat, namun dirinya tidak dapat mengambil keputusan siapa-siapa saja yang terpilih dalam komposisi AKD. “Ya, itu dinamika politik. Saya tidak berwenang menetapkan, yang berwenang fraksi. Saya tidak ada mengintervensi, hanya menghubungi dan memfasilitasi rapat,” katanya.

Perdebatan dan pertarungan dalam pembahasan AKD ini cukup menarik. Apalagi jika ditarik benang merah, peta dukungan parpol di Pilkada 2020 nanti. Dimana Partai Gerindra dan Nasdem memiliki arah dukungan ke incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan. Sedangkan PKB saat ini belum menentukan sikap apakah akan ada di barisan incumbent, ataukah di kubu penantang Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah.

Sebagaimana diketahui, pasangan penantang ini diusung Partai Golkar dan PPP. Khusus untuk PPP, dukungan resmi DPP PPP sudah berada di tangan penantang dengan turunnya SK DPP PPPP No: 475/SK/DPP/C/X/2019 pertanggal 15 Oktober 2019 tersebut menetapkan Aditya sebagai calon walikota Banjarbaru dan Iwansyah sebagai calon wakil walikota Banjarbaru masa bhakti 2020-2025.

Sama seperti Golkar, PPP yang memiliki 4 kursi di parlemen juga tak dapat jatah ketua komisi. Ini berbeda dengan PDIP yang meskipun hanya berbekal 3 kursi, mampu duduk di Ketua Komisi I yang cukup strategis. Meskipun santer sebelumnya diberitakan, PDIP lebih condong ke kubu Aditya-Iwansyah.

Terkait lepasnya jatah Golkar di kursi ketua komisi ini, belum ada anggota fraksi dan elit beringin yang memberikan konfirmasi.
Mestinya dengan raihan 5 kursi di DPRD, Golkar layak mendapatkan jatah 1 ketua komisi selain wakil ketua DPRD. Apalagi, posisi tersebut sebelumnya mereka dapatkan pada susunan AKD DPRD Banjarbaru periode sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, struktur kelengkapan dewan akan berpengaruh pada pola hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sebab dua lembaga tersebut akan terlibat dalam setiap kebijakan pembangunan di Banjarbaru. Baik terkait penganggaran, legislasi perda, maupun pola hubungan kerja antar institusi.

Sementara itu, Plt Sekwan DPRD Banjarbaru Aida Yunani mengatakan, pihaknya akan sesegara mungkin mengeluarkan Surat Keputusan (SK). “Sesuai aturan di tata tertib (Tatib), Komisi itu dibagi rata. Sebelum pemilihan, maka masing-masing fraksi memasukan anggota fraksinya. Kewenangan memilih, diserahkan kepada komisi,” katanya.

Sebelumnya, tiga Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru masa jabatan periode 2019-2024 resmi dilantik. Ketiganya dilantik dan diambil sumpah jabatan di aula paripurna gedung DPRD Banjarbaru pada Senin (4/11) pagi.

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, Ketua DPRD Banjarbaru dijabat Fadliansyah SH MH, dari Partai Gerindra. Kemudian dua Wakil Ketua DPRD Banjarbaru dijabat H AR Iwansyah dari Partai Golkar dan Drs H Napsiani Samandi MAP dari PPP.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan DPRD Banjarbaru, dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Ary Wahyu Irawan ini juga dihadiri Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan. (rico)