Dua Tahun Paman Birin, Pembangunan Manusia Kalsel Merosot

BANJARMASIN, Dosen senior Universitas Kalimantan (Uniska) Dr Uhaib As’ad mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel merosot tajam di posisi 25 dari 34 provinsi di Indonesia. Padahal, imbuh dia, Kalsel menyumbang APBN sekitar Rp 300 triliun.

“IPM Kalsel sekarang mangkrak di posisi 25 dari 34 provinsi padahal kita tahu Kalsel penyumbang Rp. 300 Triliun kepada APBN total,” kata Uhaib saat dalam diskusi yang dilaksakanan Lembaga Swadaya Masyarakat Social Ekonomi Cultural Indonesia (SECI) di Gedung Dakwah Nahdlatul Ulama, di Gambut, Kabupaten Bajar, Selasa (28/2).

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Bappeda Kalsel Karyadi. Menurutnya, capaian dua tahun terakhir, misalnya IPM masih rendah.

Namun, imbuh dia, tapi Kalsel terus melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat cepat.

Karyadi mengklaim pihaknya berhasil menurunkan angka pengangguran. “Pengangguran, bersamaan dengan kemiskinan menurun, yang tingkatnya hanya 4,77 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Muda Hulu Sungai, H Didi Bukhari menyoroti dua tahun pemerintahan Gubernur Sahbirin Noor telah melahirkan kesenjangan pembangunan antara kawasan Pesisir dengan Hulu Sungai.

“Pembangunan lebih banyak ke Kawasan Pesisir dari pada Daerah Hulu Sungai. Padahal jumlah penduduk Kalsel lebih banyak di Hulu Sungai,” kata Didi Bukhari yang juga Direktur Eksekutif SECI.

Dalam kesempatan yang sama, Pengusaha Tambang asal Kalsel,  M Solikin juga menyoroti tentang ‘pelacuran hukum’ yang sekarang sedang marak terjadi di Banua.

“Ya saya harus katakan pelacuran hukum karena para penegak hukum yang bermain dengan para penguasa dan pengusaha,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia pun berharap agar Gubernur Kalsel Paman Birin mampu bersikap adil dalam pengelolaan iklim usaha di Kalsel.

Pembicara terakhir, Nasrullah justru menyoroti keberpihakan Gubernur Sahbirin Noor kepada pengusaha tertentu.

“Misalnya, menutup tambang di Kotabaru yang diduga kuat pesanan pengusaha tertentu. Kalau mau tutup tambang, tutup saja semua tambang di Kalsel, di Kotabaru, di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Binuang, dan Tabalong, tutup saja semua. Karena tambang pasti merusak lingkungan,” ujar Sekretaris PWNU periode 2012-2017 tersebut. Apalagi, imbuh dia, tambang di Kotabaru milik PT Silo Grup sudah memenuhi segala persyaratan atau memiliki serifikat CnC.

“Penutupannya terindikasi melanggar hukum, ya karena diduga kuat pesanan tadi. Jadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat jauh dari harapan,” pungkasnya. (bie)