DPKP Kalsel Optimalkan Pemulihan Lahan Pertanian Pascabanjir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan langkah pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir dengan menggandeng pemerintah kabupaten kota.

Upaya ini dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.

Baca juga: Silaturahmi Bupati HSU dengan Para Marbot Masjid ‎

“Pascabanjir yang terdampak bukan hanya tanaman pokok seperti padi dan jagung, tetapi juga tanaman hortikultura. Saat ini kita sedang melakukan pemulihan, namun tidak hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Syamsir Rahman, Senin (9/2/2025).

Dia menyebutkan, total lahan pertanian yang sempat terendam banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare. Sebagian lahan tersebut sudah mulai ditangani secara mandiri oleh para petani.

“Sebagian sudah dikerjakan oleh petani sendiri. Sisanya masih kami monitoring karena ada lahan yang memang belum bisa dilakukan penanaman maupun olah lahan,” jelasnya.

Baca juga: Dua Penjual Sabu Diringkus Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan

Syamsir menegaskan, pemerintah provinsi akan berperan mendorong percepatan pemulihan melalui penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi dengan jajaran teknis di lapangan.

Fokus pemulihan pascabanjir saat ini berada di sejumlah wilayah terdampak, seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut.

“Sentra pertanian di Kabupaten Barito Kuala juga terdampak, tetapi tidak terlalu banyak. Kondisi ini akan kita bahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi teknis,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kabupaten memiliki peran penting dalam penanganan pasca banjir, mengingat kewenangan wilayah berada di pemerintah kabupaten kota.

“Pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah itu kabupaten dan kota. Jadi kita bersama-sama mengidentifikasi ulang bersama pemerintah kabupaten kota dan kelompok tani,” ucap Syamsir.

Bantuan akan diberikan secara selektif, mengingat keterbatasan anggaran provinsi akibat adanya penyesuaian dan pemotongan anggaran tahun berjalan. Beberapa kabupaten bahkan telah lebih dahulu menyiapkan bantuan bagi petani terdampak.

“Kalau semua diminta, nanti semuanya minta bantuan. Padahal beberapa kabupaten sudah menyiapkan bantuan. Provinsi akan melihat kekurangannya saja,” katanya.

Baca juga: Polda Metro Usut Skandal Perusahaan Tambang Nikel PT TAS

Syamsir menambahkan, bantuan dari pemerintah provinsi akan difokuskan pada lahan yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan, dengan luasan di atas seribu hektare yang terdampak banjir.

“Biasanya petani sudah mengantisipasi lebih dulu secara mandiri. Kekurangannya nanti baru kita bantu dari provinsi,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: kk
Editor: bie