Dapur MBG Wajib Miliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pasca sejumlah kasus keracunan MBG, kelayakan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah diperketat.

Seperti di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, ada 20 dapur SPPG yang telah dibangun dan sudah beroperasi masih dipertanyakan kelayakan sanitasi.

Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam rapat kordinasi menyebutkan poin-poin yang perlu diperhatikan saat berdirinya suatu dapur SPPG.

“Perlu untuk diperhatikan alat penyimpanan dan kebersihan, SPPG harus memiliki surat layak Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), yang menjadi nanti dasar bahwa memang SPPG layak untuk terus beroperasi atau tidak,” ujar Ibnu Firdaus Bakhri dari Sekretariat Dukungan Kabinet Kemensetneg setelah rakor bersama jajaran Pemko Banjarbaru, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Menu MBG di SDN 1 Loktabat Utara Didapati Basi, Pernah Sebelumnya Terjadi

Dia mengakui bahwa SLHS baru saja menjadi persyaratan setelah sejumlah dapur SPPG berdiri. Kerena itu pihaknya mendorong agar dapur SPPG layak berdiri, juga perlu diperhatikan masalah pegawai-pegawainya.

“Tadi infonya sudah 50% pegawai dapur SPPG di Banjarbaru ikut kursus penjamah makanan,” sebut dia.

Kursus penjamah makanan ini katanya penting didorong oleh anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh pegawai SDM yang ada di SPPG sehingga bisa memastikan kebersihan MBG.

Di samping itu pihaknya mendorong apabila ditemukan kendala saat murid menerima makanan basi atau sebagainya dapat diberikan kompensasi. Sedangkan SPPG yang menyalurkan makanan basi tersebut dapat diberikan sanksi.

Baca juga: Menu MBG di SDN 1 Loktabat Utara Berbau dan Berlendir

“Kompensasi ini menjadi penting apabila contoh yang basi ada 1-2 makanan. Nah ini kan harus ada tanggap cepat, harus ada aksi cepat, jangan sampai murid ini hanya menonton teman-teman yang makan,” jelasnya.

“Harus ada plan B, plan C apakah nanti dari SPPG mengirimkan segera makanannya, atau nanti ada tambahan, makanan tambahan atau ada lebihan dari 100 kuota ditambahkan kuotanya, contoh 105 atau 110 untuk jadi cadangan apabila nanti ditemukan makanan basi,” tambah Ibnu.

Masih kata Ibnu, dalam rapat disampaikan rencana penataan ulang SPPG di Kota Banjarbaru.

Meski dalam kebijakaan penataan SPPG berada di bawah kewenangan BGN dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait dengan hal dimaksud, namun pihaknya akan mencoba membawa permasalahan tersebut untuk direkomendasikan ke dalam kebijakan.

“Sehingga sebenarnya daerah seharusnya punya kewenangan untuk merekomendasikan. Terkait dengan titik-titik SPPG, sehingga penataan ulang yang tadi disampaikan Sekda bisa terlaksana,” ungkap dia.

Ia menegaskan pentingnya untuk selalu melalukan pengawasan dan kebersihan antar SPPG yang telah berdiri di Kota Banjarbaru agar pelaksanaan program MBG terjaga optimal. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie