Dana Transfer Pusat ke Daerah Turun Drastis, Ini Anggaran 13 Kabupaten Kota se Kalsel yang Dipangkas

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk menyikapi tekanan fiskal pada 2026, setelah dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan drastis.

Dalam Focus Group Discussion (FGD), Gubernur Kalsel H Muhidin menyebutkan jika sebelumnya rancangan pendapatan daerah Penrintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, maka setelah ada penyesuaian total pendapatan daerah turun menjadi Rp7,24 triliun.

Berkurangnya dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) itu membawa konsekuensi tidak ringan, sebab akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota.

Baca juga: Bangun Konektivitas, Jalan Lintas Tengah Malimali – Banua Enam Dimulai 2027

Dia menekankan seluruh perangkat daerah termasuk bupati dan wali kota agar dapat mengurangi dan mengatur keuangan daerah masing-masing.

“Yang sekarang dikurangi mungkin cukup banyak, hampir 50 persen. Paling banyak hari ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu turun 49 persen, di tingkat provinsi turun 48 persen, sedangkan yang paling rendah adalah Hulu Sungai Tengah turun 11 persen,” ujar Gubernur Kalsel H Muhidin, Kamis (2/10/2025) siang.

Situasi fiskal itu akan semakin menekan kemampuan daerah mengelola anggaran. Sehingga pemerintah daerah diminta lebih bijak dalam menyusun prioritas belanja dan prioritas pekerjaan.

Penyesuaian TKD tahun 2026 menjadi satu kesatuan dari arah kebijakan pemerintah yang semakin memperkuat program prioritas untuk masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Baca juga: Dana Transfer Pusat ke Banjarbaru Turun 36 Persen, 2026 Berkurang Rp349 Miliar

“Kalau memang ada pembangunan yang didorong, tapi banyak anggarannya, mungkin dianggarkan tapi nanti pada saat perubahan diserahkan dana transfer ini. Dananya ada lagi masuk, saat itu kita menganggarkan,” jelas dia.

Kendati menghadapi keterbatasan fiskal, Muhidin berharap program-program prioritas dari pemerintah pusat dapat tetap dilaksanakan di daerah secara maksimal agar tidak mengurangi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tentu berpengaruh karena sudah disusun anggaran yang terdahulu sudah diatur oleh SKPD kemudian karena ada penurunan dan pendapatan berkurang,” ungkapnya.

Namun pemerintah akan mulai merumuskan strategi penyesuaian kebijakan anggaran agar dampak dari pemangkasan ini tidak mengganggu jalannya program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Status Honorer BLUD dan BOS Pemko Banjarbaru Tunggu Putusan Kementerian PAN RB

“Tetapi kita akan mengatur bagaimana caranya
dengan dana yang ada ini dapat dikurangi, seperti melalui perjalanan dinas, pengurangan dana hibah dan lainnya. Jadi pekerjaan atau belanja langsung yang perlu maka diprioritaskan,” tegas Muhidin.

Adapun secara khusus dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan cukup drastis, seperti di tingkat provinsi dari Rp4,5 triliun berkurang menjadi Rp2,2 triliun atau kurang 48,36%.

Kemudian Kota Banjarmasin dari Rp1,4 triliun berkurang Rp390 miliar menjadi Rp1 triliun atau kurang 26,88 persen. Kota Banjarbaru dari Rp966 miliar kurang Rp349 miliar sehingga menjadi Rp616 miliar atau kurang 36,22%.

Kabupaten Balangan dari Rp2,1 triliun berkurang Rp984 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau kurang 45,04%. Kabupaten Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun kurang Rp1,4 triliun menjadi Rp1,4 turun 49,72%.

Baca juga: Bupati Kapuas Tegaskan Penertiban Penggunaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Tabalong dari Rp2,3 triliun berkurang Rp991 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau turun 42,76%. Kabupaten Banjar dari Rp2,1 triliun berkurang Rp519 miliar menjadi Rp1,6 triliun atau turun 23,91%.

Kabupaten Barito Kuala dari Rp1,4 triliun berkurang Rp263 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 18,15%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Rp1,3 triliun berkurang Rp286 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 20,59%.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari Rp1,2 triliun berkurang Rp141 miliar menjadi Rp1 triliun atau turun 11,48%. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dari Rp1,3 triliun berkurang Rp167 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau turun 12,90%.

Kabupaten Kotabaru dari Rp2,4 triliun  berkurang Rp692 miliar menjadi Rp1,7 triliun atau turun 28,41%, Kabupaten Tanah Laut dari Rp1,8 triliun berkurang Rp465 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau turun 25,40%. Dan Kabupaten Tapin dari Rp1,6 triliun berkurang Rp438 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 27,17%.(Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie