Cemari Lingkungan, Komisi III DPRD Banjarbaru Cek SPPG ‘Merah’

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisi III DPRD Banjarbaru meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang diduga mencemari lingkungan dari limbah produksi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (12/2/2026) siang.

Empat SPPG dikunjungi Komisi III DPRD Banjarbaru menindak lanjuti pertemuan semua pengelola SPPG se Kota Banjarbaru dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, beberapa waktu lalu.

Pengecekan dapur MBG dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemko Banjarbaru, Sekda: Harus Memberi Manfaat Langsung ke Masyarakat

SPPG alias dapur MBG yang dicek yakni SPPG Landasan Ulin Barat 1 di Kecamatan Liang Anggang, SPPG Sungai Besar 2 dan SPPG Kemuning di Kecamatan Banjarbaru Selatan, serta SPPG Komet di Kecamatan Banjarbaru Utara.

Ketua Komisi III mengatakan, hasil pemeriksaan dari empat SPPG atau dapur MBG yang dikunjungi ada tiga SPPG masuk kategori merah.

“Tiga SPPG yang kategori merah, merah itu artinya harus segera secepatnya diperbaiki, karena memang diduga mencemari lingkungan. Satu SPPG kategori kuning di Komet,” kata Bang Iyal -biasa disapa-.

Baca juga: ‎TPA Al Ikhlas Dapat Sentuhan Satgas TMMD Kodim 1001

Kunjungan lapangan Komisi III DPRD Banjarbaru bersama DLH Banjarbaru didampingi Koordinator Program MBG Kecamatan meminta semua SPPG untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Tadi setelah kami kunjungan untuk SPPG Sungai Besar 2 didapati tidak memiliki IPAL. Saat beroperasi limbah hasil produksi dibuang ke aliran sungai,” ungkap wakil rakyat dari Kecamatan Cempaka ini.

“Yang SPPG Sungai Besar 2 sudah masuk kategori merah, karena IPAL tidak ada, sehingga buang limbah ke sungai,” kata Bang Iyal.

Baca juga: Mahasiswa Profesi Ners ULM Penyuluhan KB di Desa Sungai Asam

SPPG Sungai Besar 2 diberi batas waktu dua hari untuk menutup pembuangan limbah mereka ke aliran sungai. “Wajib siapkan IPAL,” tegasnya.

“SPPG Kemuning berjanji pindah lokasi. Tinggal izin pusat,” sambungnya.

Satu SPPG yang masuk kategori merah lainnya yakni SPPG Landasan Ulin Barat 1. “Limbah dibuang ke kolam, meski itu kolam mereka sendiri,” katanya.

Baca juga: Dinas PUPR Balangan Perbaiki Jalan Muara Pitap – Lingsir

Untuk SPPG Kemuning yang juag masuk kategori merah atas permintaan sendiri akan segere direlokasi. “Berdasarkan permintaan dan pengakuan pihak SPPG Kemuning sendiri, mereka tidak layak, dan minta pindah lokasi,” kata Muhammad Syahrial.

Sementara untuk SPPG Komet masuk kategori kuning. “Untuk SPPG Komet yang masuk kategori kuning masih relatif aman, dan mereka punya IPAL,” katanya.

Terkait empat dapur MBG yang didapati merah dan kuning, Komisi III DPRD Banjarbaru meminta DLH Banjarbaru dan Koordinator Program MBG Kecamatan melakukan tindakan cepat.

Baca juga: Nenek Jumiati Haru Rumah Tinggalnya Diperbaiki TNI

“Harus ada tindakan tegas yang bisa diberikan oleh pemerintah kota terkait dengan dapur-dapur yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya kepada Kanalkalimantan.

Kader partai Beringin ini menambahkan, temuan dapur MBG yang limbahnya mencemari lingkungan harus menjadi catatan semua pihak.

“Ini jadi catatan kepada seluruh pemilik dapur MBG, semua prosedur pengolahan limbah melalui IPAL itu harus diikuti. Sehingga tidak membuat permasalahan di masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Rencana Aksi Bersama Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam

Menjadi pekerjaan rumah DLH Banjarbaru agar ke depan meninjau seluruh SPPG yang ada di Banjarbaru, sejauh mana pengelola dapur MBG mengolah limbah sebelum dibuang.

“Sudah sesuai atau tidak, punya IPAL atau lainnya, karena ini program pusat, tugas kita posisinya ikut mengawasi di wilayah,” tegasnya.

“Komisi III akan rutin keliling cek ke semua dapur MBG yang ada di Kota Banjarbaru. Apakah sudah memenuhi standar pengelolaan limbah atau punya IPAL yang standar atau belum. Jika belum kami akan rekomendasikan agar secepatnya membuat IPAL standar dari DLH,” sambung Bang Iyal.

Sekadar diketahui, saat Komisi III menggelar rapat bersama DLH Banjarbaru, ada 80% dapur MBG yang beroperasi di Kota Banjarbaru belum memiliki IPAL yang sesuai standar ketentuan.

“Sehingga Komisi III akan terus mendorong IPAL yang standar, karena banyak sekali laporan dari masyarakat terkait aktivitas dapur MBG yang diduga mencemari lingkungan, dan masyarakat merasa terganggu,” ungkapnya.

Standardisasi pengelolaan IPAL juga harus selaras dengan arahan dari Badan Gizi Nasional.

“Kami sangat mendukung dan apresiasi atas program MBG ini, namun kami minta pengelola dapur MBG tetap taat akan pengaturan limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan,” tandasnya.(Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk