Banjir di Kalsel Selalu Berulang, Akademisi: Penanganan Hanya di Koridor Hilir, Tidak Sampai ke Hulu!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bencana alam banjir di Kalsel kerap dituding penyebabnya hujan ekstrim, sehingga luapan aliran sungai menjadi tak terkendali.

Padahal, bencana banjir yang melanda Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Balangan, Tabalong hingga Kabupaten Banjar karena bentang alam yang berubah akibat dampak alih fungsi lahan dan hutan, serta berubahnya kawasan tangkapan air.

Aktivitas pertambangan dan wilayah hutan lindung yang terus terjadi dan tak terkendali adalah biang banjir yang tiap tahun semakin parah di Provinsi Kalsel.

Kondisi kerusakan bentang alam dari hulu hingga hilir daerah aliran sungai itu disoroti Akbar Rahman ST MT, akademisi dari Fakultas Teknik Univesitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

 

Baca juga : WTP Kali Keenam Secara Berturut-turut, Ini Komentar Plt Bupati HSU

“Masalah penanganan pasca bencana banjir ini karena penanganan hanya di koridor hilir, tidak sampai ke hulu,” ujar tenaga pengajar teknik arsitektur ULM Banjarmasin kepada Kanalkalimantan.com, Kamis (2/12/2021) siang.

Akbar Rahman mengemukakan, dampak dari banjir yang sedang terjadi saat ini, tidak lepas dari kerusakan lingkungan atau kawasan hulu daerah aliran sungai berlangsung sejak lama.

Seperti bencana banjir yang menenggelamkan Barabai, ibu kota Kabupaten HST pada Minggu (28/11/2021) kemarin, karena daerah hulu kawasan tangkapan atau penyimpan airnya (Hutan, red) sudah banyak berkurang. Sehingga air meluncur begitu saja ke daerah hilir kawasan hutan.

“Pemerintah harusnya serius mengatasi kerusakan lingkungannya, terutama di HST yang menjadi langganan banjir jika terjadi cuaca ekstrim, langkah Pemkab harus terlihat jelas dalam menangani kondisi ini,” tegasnya.

 

Baca juga : BPBD HSU Latih Relawan Desa Hadapi Bencana, Pendirian Tenda hingga Water Rescue

Penanganan banjir baik dari hulu dan hilir harus secara bersamaan dilakukan, maka itu harus ditopang dengan langkah nyata. Karena memulihkan kondisi kerusakan kawasan dari hulu ke hilir berbiaya sangat besar. Pemerintah daerah harus meminta bantuan langsung ke pemerintah pusat.

Langkah strateginya, kata Akbar Rahman, ada dua, yakni pengelolaan pengendalian banjir dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk pengendalian banjir bisa dilakukan dengan cara menahan dan mengurangi volume air dari hulu, sehingga volume air yang sampai di kota Barabai bisa dikendalikan, seperti pembuatan folder yang lebih banyak dan normalisasi sungai.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dengan edukasi meletarikan lingkungan, seperti penanaman kembali di area hutan (reforestasi) atau penghijauan akibat ilegal loging. “Harus melibatkan masyarakat langsung, agar tumbuh kesadaran terhadap lingkungan,” katanya.

Kemudian juga diperlukan dukungan ketersediaan teknologi tepat guna dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang dikelola langsung oleh pemerintah. Agar ketika bencana datang pemerintah daerah masing-masing tidak gagap menghadapinya. (kanalkalimantan.com/seno)

Reporter : seno
Editor : bie