Ada yang Salah dari Parkir Duta Mall? M Isnaini: Perhitungan BPK yang Benar, Jadi Jelas Kurang!

BANJARMASIN, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini menyebut penghitungan pajak parkir yang selama ini disetorkan pengelola parkir Duta Mall Banjarmasin salah. Jelas berbeda dengan perhitungan yang dipergunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menemukan adanya kurang bayar pajak parkir dari Duta Mall.

“Ini hanya ditemukan di tahun 2019 sebetulnya. Tahun sebelumnya belum terkoreksi juga. Jadi kira berharap dengan adanya momentum ini, artinya segeralah dibayar karena menjadi hutang dari pengelola parkir di Duta Mall,” kata Isnaini, Selasa (17/12).

Selain itu, Isnaini berharap adanya ketegasan dari Pemko Banjarmasin. Kemudian, Pemko dalam hal ini Dishub Kota Banjarmasin harus mengejar tunggakan pajak parkir yang belum dibayar. “Harus ada ketegasan dari Pemko sebagai pelaksana dalam hal parkir di Duta Mall,” tambahnya.

Jadi, politisi partai Gerindra ini menambahkan, kondisi ini bisa menjadi parameter bahwa pengelolaan pajak parkir sebelumnya di Duta Mall belum transparan dan belum menggunakan kaidah atau rumusan tentang bagaimana pajak parkir itu harus didapat oleh Pemko.

“Pola pengawasan yang ada di Pemko kita pertanyakan sebetulnya,” tegasnya.

Baca: Tunggakan Parkir Rp1,7 M, Ombudsman RI: Itu Pungutan dari Masyarakat, Pemko-Duta Mall Harus Transparan

Lantas, apakah ada rencana memanggil Pemko Banjarmasin ke DPRD Kota Banjarmasin? “Kita ada rencana memanggil, terutama Dishub Kota Banjarmasin,” katanya.

Kendati demikian, Isnaini menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan Dishub Kota Banjarmasin ke DPRD Kota Banjarmasin.

Selain itu, sebelum memanggil Dishub Kota Banjarmasin, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin berencana akan mengunjungi lokasi parkir Duta Mall.

“Rencana tanggal 30 Desember ini,” pungkasnya.

Baca : Duta Mall Nunggak Parkir Rp1,7 M, Dishub Banjarmasin Gagal Menagih

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyebut, pajak parkir di Duta Mall telah berjalan selama bertahun-tahun. Namun setelah diaudit, ditemukan adanya kurang bayar. Selain itu, Ibnu Sina juga membenarkan upaya yang telah dilakukan oleh Dishub Kota Banjarmasin dan menyebut telah melakukan rekomendasi BPK RI.

“Itu harus dicarikan solusinya seperti apa. Kalau kita, melalui Dinas Perhubungan sudah benar melakukan upaya itu yang merupakan rekomendasi dari BPK,” singkatnya. (fikri)