Terkait Data Tunggakan di RSUD Ulin, BPJS Siap Buka-Bukaan Data!

BANJARMASIN, Besarnya tunggakan yang belum dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap RSUD Ulin Banjarmasin menjadi beban tersendiri bagi rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini. Dari rekap penghitungan, tercatat jumlah tunggakan sebesar Rp 60 miliar yang belum dinayarkan oleh BPJS.

Terinci, pembayaran pada bulan Oktober sebesar Rp 24 miliar lebih, ditambah tunggakan pada November Rp 19,6 miliar lebih dan sekitar Rp 20 miliar pada Desember ini.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr Hj Suciati mengatakan, banyaknya tanggungan yang belum terselesaikan pihak BPJS ini menjadi problem tersendiri bagi rumah sakit. Sebab disisi lain, pihaknya memerlukan biaya operasional untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia merinci, diantara biaya yang paling besar yang harus ditanggung adalah untuk pelayanan pasien cuci darah, kanker, dan jantung. Biaya ketiga layanan kesehatan ini, hampir menyedot 30 persen dari klaim rumah sakit.

Terkait tunggakan ini, Suciati mengaku telah melayangkan surat ke BPJS Kesehatan dengan tembusan Gubernur dan DPRD Kalsel. Namun hal tersebut belum membuahkan hasil, karena kondisi BPJS yang masih devisit. Disamping juga ribetnya proses verifikasi yang dikeluhkannya.

Sementara itu, menanggapi yang disamapikan Suciati, Kepala Cabang BPJS Banjarmasin Muhammad Fakhriza mengatakan, apa yang dilakukan BPJS Kesehatan hanya mengikuti sistem yang ada. “Itu kan sudah ada di perpes, kita cuma mengikuti yang sudah ada,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ika pihak RSUD Ulin ingin mengajukan keluhan, silakan langsung ke pembuat regulasi dalam hal ini pemerintah. “Kami kan hanya sebagai badan penyelenggara” ucapnya.

Terkait tunggakan yang dibeberkan RSUD Ulin, BPJS hanya mengakui Oktober saja. Sedangkan untuk November, masih belum bisa diakui karena jatuh temponya pada 5 Januari mendatang. Terlebih lagi bulan Desember yang belum tercatat dalam berita acara.

Kepala Cabang BPJS Banjarmasin mengaku siap menjawab semua apa yang diajukan RSUD Ulin asalkan berlandaskan data. “Saya siap, saya welcome. Tapi mana datanya? Saya siap berbicara menggunakan data,” bebernya.

Dari pusat sendiri sudah menyuntikan dana Rp 5,2 T untuk BPJS secara nasional dan itu pun hanya bisa menutupi yang November. Ketika ditanya mengenai data nominal, Kepala Cabang ini mengaku tidak bisa menyampaikan karena mereka mempunyai kontrak dalam hal ini BPJS dan RSUD Ulin dalam membeberkan angka secara gamblang. (mario)