Tanpa Kordinasi Menunjuk Kepala Satker, BKD Kalsel Protes Kementrian PUPR

BANJARBARU, Kebijakan penempatan Kepala Satuan Kerja (Satker) yang menangani program APBN di bawah naungan Pemprov Kalsel mendapat tuaian protes. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Perkasa Alam yang mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR menunjuk Kepala Satker tanpa melalui Pemprov.

“Kementerian langsung menunjuk ke person atau Satkernya, padahal pejabat yang bersangkutan sudah pindah,” keluhnya.

Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan ada berapa Satker APBN yang dilimpahkan ke pemprov untuk dilaksanakan. Alhasil, mekanismenya pun dengan menjadikan apartur sipil negara (ASN) Pemprov sebagai Kepala Satker, yang secara otomatis tangkas jabatan di organisasi pemprov.

Namun hal ini rupanya membuat masalah terkait Jabatan Kepala Satker yang mana pejabat terkait telah pindah tugas. Salah satunya Noor Efrani yang menjabat Kepala Satker Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalsel, jabatannya berkaitan langsung dengan Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim).

Sebelumnya Efran memang menjabat kepala bidang di Disperkim. Namun saat ini Efran sudah pindah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Serupa dengan Efran, Aswan yang menjabat Kepala Satker SKPD Jalan dan Jembatan, pindah dari PUPR ke Disperkim pada 2018. Meski sudah pindah tugas, keduanya masih mengemban jabatan Kepala Satker.

Perkasa Alam sendiri telah meminta SKPD terkait untuk menyurati kementerian PUPR, agar menunjuk Satker sesuai dengan usulan pemda. Ia bahkan tidak segan untuk menegur Kementerian terkait dalam penempatan Kepala Satker.

“Jangan menunjuk hanya karena kenal dengan orangnya. Kami telah meminta SKPD terkait menyurati ke kementerian terkait. Sebab dalam hak Satker ini kan pegawai kita yang digunakan oleh kementerian,” bebernya.

Sementara, Kepala Bidang Binas Marga Dinas PUPR Kalsel M Yasin Toyib menambahkan, terkait kepala satker di bawah PUPR yang pindah jabatan, pihaknya sudah mengusulkan ke kementerian. “2018 lalu surat permohonan pergantian sudah dikirim ke kementerian, tapi belum ada balasan. Sementara belum ada balasan maka kepala satker dijabat pejabat sebelumnya (dalam hal ini Aswan),” kata Yasin.

Disisi lain Kabag TU Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XI Banjarmasin, Muntaal Badrun mengakui ada usulan pergantian kepala satker SKPD. Dikatakannya, pergantian tersebut menunggu SK menteri. “Ada surat dari pemda masum ke kami, tidak hanya Kalsel tapi juga Kalteng dan Kalbar. Usulan pergantian dikarenakan perpindahan jabatan,” jelasnya. (Rico)