Solidaritas Jurnalis Banua Tolak Eksploitasi Tambang di HST

BANJARMASIN, Gelombang aksi penolakan atas rencana eksploitasi tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyusul terbitnya SK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) terus terjadi. Hari ini, Kamis (18/1), sejumlah aksi terjadi di beberapa daerah.

Di Banjarmasin, puluhan jurnaslis yang menamakan diri Solidaritas Jurnalis Banua, menggelar aksi penolakan di simpang empat Hotel A Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menurut Koordinator Solidaritas  Jurnalis Banua, Didi Gunawan, pegunungan Meratus merupakan jantung Kalimantan sehingga kalau semuanya dirusak oleh pertambangan, niscaya akan menimbulkan dampak kerusakan hebat.

“Pegunungan Meratus yang tebentang meliputi berbagai daerah di Kalsel sangat penting untuk kita jaga, jika tidak kita tinggal menunggu bencana alam saja,” tegasnya.

Didi, yang juga Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel ini, mencontohkan banjir yang baru saya melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah ( HST) adalah akibat kecil dari rusaknya ekosistem alam. Dirinya berharap adanya aksi-aksi ini dapat mengetuk hati pejabat yang bewenang untuk tidak sembarang memberikan izin pertambangan.

“Kita juga beharap pemerintah dapat lebih bijaksana memberikan izin pertambangan dan yang terpenting untuk saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  membatalkan  surat keputusan  bernomor 441.K/30/DJB/2017,” tegasnya.

Dia juga mendesak, agar Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berkomitmen dengan program Revolusi Hijau yang dicanangkan.

Di tempat terpisah, Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Borneo (Kompas Borneo) bersama aliansi mahasiswa, organisasi pecinta alam, masyarakat dan para LSM, menggelar aksi tolak tambang di HST. Dalam aksi tersebut mereka juga menggelar ‘donasi’ untuk disumbangkan ke Kementerian ESDM sebagai wujud sindiran akan arti uang dibandingkan lingkungan.

“Ketika pohon terkahir ditebang, ketika sungai dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap barulah manusia menyadari bahwa uang tidak bisa dimakan,” kata Ketua Kompas Borneo, Arifad Rahman.

Di Kotabaru, demo penolakan rencana penambangan di Pulaulaut oleh Sebuku Group kembali terjadi. Aksi dilakukan ratusan Organisasi Pedagang Ikan dan Nelayan (OPIN) selain mendatangi kantor Bupati, mereka juga menggeruduk kantor DPRD Kotabaru, Kamis (18/1) sekitar pukul 11.00 Wita.

Sempat terjadi insident aksi dorong mendorong antara petugas kepolisian dan satpol dengan pengunjuk rasa yang mencoba marangsek masuk ke halaman kantor pemerintah daerah. Bentrokan kecil terjadi antara petugas dengan pengunjuk rasa, bagian dari kekecewaan mereka karena tidak ada satu pun pejabat dari pemerintah daerah menemui mereka.

Beruntung insiden tersebut tidak sempat berlanjut tindakan anarkis, karena para pengunjuk rasa yang terpantik emosi saat terjadi aksi dorong mendorong berhasil ditenangkan petugas. Tidak lama menyampaikan orasi di depan kantor pemerintah daerah, ratusan pendemo bergeser menyuarakan aspirasi mereka ke kantor DPRD Kotabaru.(ammar)