SK Dukungan Belum Turun, Golkar Banjarbaru: Syarat Kesehatan Paslon Jadi Catatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jajaran Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Banjarbaru memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru tahapan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Pilkad 2024.

Saran tersebut berkaitan dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi kandidat calon Kepala Daerah yang akan mendaftar di KPU 27-29 Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan pada saat rapat koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi bakal pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Selasa (13/8/20204) lalu.

Dimana diketahui salah satu syarat berkas yang wajib dipenuhi oleh kandidat calon kepala daerah adalah berkas pemeriksaan kesehatan.

Baca juga: Puluhan Driver Online Kalsel Tuntut Penyesuaian Tarif dan Pengawasan

KPU Banjarbaru diminta untuk memberikan perhatian lebih saat melakukan pemeriksaan syarat kesehatan dari kandidat bakal calon peserta Pilkada.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, pada dasarnya aturan kesehatan jasmani dan rohani ini merupakan syarat yang diajukan oleh KPU RI kepada para Pasangan Calon (Paslon).

Sehingga menurutnya bila syarat itu tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada.

“Memang (kesehatan) ini menjadi syarat yang diajukan oleh KPU bahwa kandidat calon kepala daerah harus yang mendaftar harus berjiwa dan raga sehat, bahkan rohaninya juga harus sehat,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma, Kamis (15/8/2024).

Tentu Rizky berharap, agar para kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi Pilwali Banjarbaru memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

Baca juga: Kukuhkan Anggota Paskibraka Kabupaten Banjar, Ini Pesan Saidi Mansyur

Sebab, kondisi kesehatan seorang kepala daerah akan berpengaruh untuk kepentingan masa yang akan datang.

“Jangan sampai mohon maaf kalau memang dalam perjalanannya ada terkendala dalam hal kesehatan, tentu akan berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menyejahterakan masyarakat,” tegas dia.

Rizky menjelaskan, Partai Golkar saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) rekomendasi dukungan untuk menunjuk bakal pasangan calon dari kadernya dalam kontestasi Pilwali Banjarbaru.

Hal tersebut juga dipengaruhi pasca mundur Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

“Karena SK dari pusat menyerahkan ke daerah, dari internal Partai Golkar sendiri kita masih akan menghadapi Munas Partai Golkar, 20 Agustus nanti untuk penunjukan ketua definitif,” ungkap Rizky.

Baca juga: Aditya-Said Terima SK Resmi PPP

“Saya rasa setelah tanggal 20 kita baru bisa mengambil kebijakan terkait Pilkada ini,” sambungnya.

Di sisi lain jajaran DPD Partai Golkar, termasuk tim penjaringan paslon saat ini sedang mempertimbangkan konstelasi kondisi politik yang ada di Banjarbaru.

Sehingga kata dia, pihaknya masih fokus mencari calon-calon yang dianggap berpotensi besar dalam memenangkan Pilwali Banjarbaru.

“Yang jelas tim penjaringan tingkat 2 dan 1 di Kalsel memiliki tugas menjaring calon-calon potensial, sehingga sebenarnya tidak ada kriteria khusus namun yang jelas adalah komitmennya kepada partai Golkar jadi syarat utama,” jelas dia.

Baca juga: Solhan Optimistis Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kalsel Selesai Tepat Waktu

Di sisi lain terkait Paslon yang akan di usung Golkar nantinya, Rizky menagaskan akan memperhatikan persyaratan kesehatan.

“Jika SK sudah keluar dan Paslon tidak memenuhi persyaratan kesehatan tentunya kami bisa mengganti Paslon tersebut,” tuntas Rizky. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie