Serapan Anggaran Rendah, Silpa Pemko Banjarmasin Diperkirakan Rp130 Miliar

BANJARMASIN, Mendekati akhir tahun, penyerapan anggaran di jajaran Pemko Banjarmasin masih rendah. Hal ini tentunya berdampak pada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan). Tercatat, sejak awal tahun hingga 15 November 2019, Silpa sebesar Rp618 miliar.

Saat memimpin rapat koordinasi di Aula Kayuh Baimbai pada Selasa (19/11) siang, Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah menyoroti rendahnya serapan anggaran dan meminta agar kepala SKPD jangan ada yang cuti ataupun ke luar daerah. Karena waktu yang tersedia sangat mepet.

“Karena mau akhir tahun. Kemudian kita sedang membahas anggaran di DPRD soal pendapatan dan belanja langsung dan tidak langsung,” kata Hermansyah.

Menurut Herman, jika ada kepala SKPD yang tengah cuti atau sedang ke luar daerah, tentunya sangat menghambat dalam pembahasan soal serapan anggaran yang rendah serta pembahasan anggaran untuk APBD 2020 mendatang. Karena harus diketuk palu pada 30 November 2019 mendatang. Jika pada waktu yang ditentukan tidak diputuskan rancangan APBD 2020, otomatis Pemko Banjarmasin menggunakan APBD sebelumnya.

“Kalau APBD murni 2020 berarti kita menggunakan anggaran di 2019. Nah ini yang menjadi perhatian kita,” jelasnya.

Sehingga, Herman berharap agar kepala SKPD untuk memperhatikan soal anggaran. Karena kepala SKPD-lah yang melaksanakan anggaran. “Cuti kan keterlaluan. Kita harapkan juga jangan ke luar daerah dulu kecuali mendesak. Bisa diwakilkan, jangan sampai pimpinannya tidak ada,” tegasnya.

Herman khawatir, lantaran hampir mendekati akhir tahun, silpa akan terus membengkak. “Ini yang menjadi perhatian kita semua, termasuk kita. Kita ingin menyelesaikan masalah dan penyerapan anggaran itu murni digunakan untuk rakyat,” tutur Herman.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil menjelaskan, jika dihitung dari 15 November 2019 hingga akhir tahun, perkiraan silpa diprediksi sebesar Rp130 miliar. Jumlah ini, tentunya lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

“(Tahun) Kemarin Rp300 miliar lebih, (sedangkan) sekarang Rp130 miliar, separuhnya lah. Ini kan masih berjalan informasi dari SKPD bahwa pekerjaan fisik sudah selesai tingga proses pencairan. Sedangkan apa yang disampaikan SKPD lain yang disampaikan kepada Bagian Evaluasi Pembangunan bahwa itu rencana silpa hingga akhir Desember 2019 sekitar Rp130 miliar. Bisa kurang, bisa lebih,” jelas Subhan.

Menurut Subhan, hal-hal yang menyebabkan adanya silpa antara lain adanya kegiatan yang oleh jajaran SKPD tidak bisa dijalankan, efisiensi kegiatan, sisa lelang dan lain-lain. Jajaran SKPD yang dimaksud antara lain Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Kesehatan, yang disebut Subhan mengalami gagal lelang.

“Nanti di Desember itu bisa kita pastikan berapa silpa-nya,” pungkas Subhan. (fikri)