Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Gubernur Beri Penghargaan Pemko Banjarbaru Atas Penyaluran DAK Fisik Terbaik!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2022, Gubenur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 kepada satuan kerja Kementerian, Lembaga dan para Bupati maupun Wali Kota se-Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Jumat (3/12/2021).

Bersamaan dengan acara itu, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga memberikan perhargaan kepada pemerintah daerah maupun satuan kerja (satker) yang dinilai terbaik dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan belanja KL.

Tak luput, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru yang berhasil menyabet penghargaan di kategori Kabupaten Kota dengan kinerja penyaluran DAK fisik terbaik. Pemko Banjarbaru didapuk meraih predikat kedua teratas di antara 13 Pemda lainnya yang ada di provinsi Kalsel.

Perhargaan itu diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Said Abdullah. Atas raihan penghargaan ini, Said berharap dapat menjadi suntikan semangat bagi seluruh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Pemko Banjarbaru untuk berkerja lebih optimal ke depannya.

 

 

“Kita hari ini menerima DIPA tahun 2022. Semoga semua satker yang ada di Pemerintah Kota Banjarbaru bisa menyerap dengan optimal sehingga kategori terbaik penyerapan DAK ini dan seluruh ABPD itu juga bisa dipertahankan. Bahkan kalau bisa kita sampai meraih predikat pertama. Dengan demikian juga dengan dana yang terserap itu maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru,” ucapnya.

 

 

Disisi lain, dalam arahannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan pesan dan harapan kepada para kepala daerah baik itu Bupati dan Wali Kota agar mengoptimalisasi penyerahan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang

telah disusun. Selanjutnya, ia juga meminta para kepala daerah untuk bekerja dengan cepat dan responsive.

“Aspek akuntabilitas dan transparansi juga harus dikedepankan penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, juga semangat untuk bergerak Bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan Banua, bangsa, dan Negara,” tuntasnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari acara penyerahan DIPA dan TKDD yang sebelumnya dilaksanakan oleh Presiden, Joko Widodo, di Istana Negara pada 29 November 2021 yang lalu.

Dalam laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, dijelaskan perkembangan APBN tahun 2021 yang pada November tadi telah mencapai Rp 23,65 triliun dari pagu anggaran Rp 26,19 triliun. Artinya, jika dipresentasikan realisasi APBN tahun ini telah mencapai 90,28 persen.

“Capaian tersebut berasal dari kontribusi realisasi belanja KL sebesar 7,87 triliun dan realisasi belanja TKDD sebesar 15,78 triliun. Karena masih ada sisa waktu di Desember ini, target kita untuk realisasi belanja KL di Kalimantan Selatan bisa mencapai 9,07 triliun dan untuk belanja TKDD ditargetkan sebesar 16,43 triliun,” ujarnya.

Selain itu, Sulaimansyah juga melaporkan ihwal alokasi serta kebijakan belanja APBN tahun mendatang. Sebagaimana yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tema dari kebijakan fiskal di tahun mendapat ialah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Adapun alokasi dana APBN untuk provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp 25,07 triliun dengan rincian untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 8,18 Triliun dan belanja

TKDD sebesar Rp 16,89 triliun. Sayangnya jika dibandingkan dengan alokasi dana di tahun 2021, maka alokasi tahun mendatang mengalami penurunan sebesar 4,28 persen atau sebesar Rp 1,2 triliun secara total.

Hal itu sendiri diakui Sulaimansyah yang menjelaskan bahwa penurunan belanja di provinsi Kalsel disebabkan alokasi belanja K/L dan TKDD secara nasional yang mengalami penurunan. Kendati demikian, menurutnya jika dibandingkan dengan proporsi alokasi pagu APBN 2022 terhadap pagu APBN nasional sebenarnya ada terjadi kenaikan.

“Di tahun 2021 proporsi belanja di Kalimantan Selatan terhadap nasional adalah 1,43 persen, sementara di tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,46 persen. Dengan demikian keberpihakan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan Selatan sebenarnya masih stabil walaupun di masa pandemi,” tuntasnya. (kanalkalimantan.com/al)