Sektor Srategis Tunjukan Keberhasilan, Pemprov Kalsel Raih WTP Atas LKPD 2018!

BANJARMASIN, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

LHP disampaikan oleh Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Prof Harry Azhar Azis diterima oleh Gubernur Provinsi Kalsel, H Sahbirin Noor, Selasa (21/5).

Penyerahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin, para Anggota Dewan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis mengapresiasi perkembangan kemajuan sektor pembangunan strategis di Kalsel. “Berdasarkan data dari BPS pertumbuhan ekonomi di Kalsel dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dengan besaran 4,38 persen, 5,01 persen dan 5,13 persen,” ujarnya.

Selain itu, tercatat juga tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir di tingkat 4,52 persen, 4,70 persen dan 4, 65 persen, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen.

Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan besaran yaitu 5,45 persen, 4, 77 persen dan 3, 50 persen. Dimana tingkat pengangguran tahun 2018 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,01 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel dalam tiga tahun terakhir yaitu 70,017; 69,65; 70,71.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengucapkan syukur atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian secara 6 kali berturut-turut. “Alhamdulillah, hari ini kita kembali meraih opini WTP dalam laporan keuangan daerah, WTP itu sangat penting dan sangat berarti, karena mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, rapi dan sesuai dengan aturan,” ucap Paman Birin.

Paman Birin mengatakan, raihan ini menjadi motivasi seluruh jajaran Pemprov Kalsel untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan. “Jika ada rekomendasi segera tindak lanjuti, cermati jangan sampai terabaikan, demi tercapainya tatakelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkualitas,” ucapnya.

Menurut Gubernur Kalsel, terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa kecuali perbaikan pengelolaan di sektor keuangan, upaya perbaikan itu dituangkan dalam misi ke dua yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah kami terus meningkatkan dan menyempurnakan aplikasi untuk tata kelola keuangan daerah, selain itu, kemampuam SDM yang mengelola keuangan daerah juga ditingkatkan terutama dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual.

Gubernur berharap tatakelola keuangan yang baik diharapkan membawa dampak yang positif dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. (Rico)